Dorong Tata Kelola AI, Nezar Patria Sebut Etika Perlu Diperkuat lewat Regulasi
Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dinilai perlu diimbangi dengan aturan hukum yang jelas agar penerapan etika tidak berhenti sebatas wacana moral. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan bahwa tantangan utama dalam tata kelola AI saat ini terletak pada upaya menjadikan prinsip-prinsip etika sebagai dasar regulasi yang memiliki kekuatan mengikat.
Dalam audiensi bersama Globethics di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (13/05/2026), Nezar menyampaikan bahwa etika tanpa dukungan hukum tidak cukup efektif untuk mengendalikan dampak teknologi. Menurutnya, regulasi diperlukan karena memiliki mekanisme sanksi dan konsekuensi yang dapat ditegakkan.
Ia menjelaskan bahwa selama ini tidak semua perusahaan teknologi menempatkan isu etika sebagai prioritas dalam mitigasi risiko. Namun, kesadaran terhadap pentingnya dimensi etis mulai berkembang, terutama ketika sejumlah perusahaan teknologi mulai melibatkan kalangan humaniora dan filsafat dalam proses evaluasi produk digital yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia.
Nezar menilai langkah tersebut sebagai perkembangan positif. Ia menyebut bahwa risiko etis kini mulai masuk dalam struktur penilaian risiko perusahaan teknologi, sesuatu yang sebelumnya belum menjadi perhatian utama.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengembangan AI sangat berkaitan dengan persoalan nilai, norma, dan cara pandang masyarakat. Karena itu, aspek etika menjadi penting untuk mengantisipasi potensi benturan nilai dalam penggunaan teknologi.
Menurutnya, sebagian besar model AI generatif berbasis Large Language Model (LLM) saat ini dikembangkan di negara-negara Barat. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan perbedaan perspektif dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut masyarakat Indonesia, baik dalam proses pengolahan data maupun pengambilan keputusan oleh sistem AI.
Atas dasar itu, Nezar menyatakan dukungannya terhadap rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober mendatang. Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan kesepahaman global mengenai pentingnya penguatan etika dalam tata kelola teknologi kecerdasan artifisial.
