Indonesia Catat Prestasi Global dalam Transparansi Insentif Pajak
Jakarta, 17 Mei 2026 – Pemerintah Indonesia kembali memperoleh pengakuan internasional di bidang tata kelola fiskal. Melalui laporan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) 2026, Indonesia berhasil menempati posisi tertinggi dunia dalam kategori transparansi pelaporan insentif perpajakan.
Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengelolaan fiskal yang transparan, akuntabel, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi, serta percepatan belanja pemerintah untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Kebijakan fiskal dinilai menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui kebijakan perpajakan, termasuk pemberian berbagai insentif pajak yang dirancang secara selektif dan terukur.
Insentif perpajakan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor UMKM, mendorong investasi, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengabaikan kesehatan fiskal negara.
Dukungan kebijakan tersebut juga tercermin pada pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 5,96 persen pada triwulan I 2026. Sementara itu, data Kementerian Investasi Republik Indonesia menunjukkan realisasi investasi langsung meningkat 7,22 persen.
Untuk memastikan seluruh kebijakan insentif pajak berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah secara konsisten menerbitkan Tax Expenditure Report (TER). Laporan ini memuat berbagai fasilitas perpajakan yang diberikan negara, termasuk nilai insentif, tujuan kebijakan, sektor penerima manfaat, hingga kontribusinya terhadap perekonomian.
Melalui laporan tersebut, publik dapat memantau bagaimana insentif perpajakan digunakan sebagai bagian dari pengelolaan APBN yang sehat dan terbuka.
Komitmen transparansi tersebut mendapat pengakuan global setelah GTETI yang dirilis pada 11 Mei 2026 menempatkan Indonesia di peringkat pertama dari 116 negara. Posisi tersebut mengungguli sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Prancis.
Peringkat tersebut juga menunjukkan peningkatan signifikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Saat indeks pertama kali diterbitkan pada 2023, Indonesia berada di posisi ke-15. Pada 2024 naik menjadi peringkat kedua, sebelum akhirnya mencapai posisi teratas pada 2026.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan akan terus memperkuat kualitas pelaporan belanja perpajakan melalui peningkatan sistem monitoring dan evaluasi agar kebijakan insentif semakin tepat sasaran dan memberi manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
GTETI sendiri merupakan indeks global pertama yang mengukur kualitas keterbukaan laporan insentif perpajakan di berbagai negara. Penilaian dilakukan berdasarkan kelengkapan informasi, kualitas laporan, dan konsistensi publikasi yang diterbitkan masing-masing negara.
Sementara itu, laporan TER juga menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat insentif pajak diberikan kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Pada 2025, lebih dari 70 persen total belanja perpajakan atau sekitar Rp389 triliun dialokasikan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dan sektor usaha kecil.
Insentif tersebut mencakup dukungan terhadap kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga penguatan iklim usaha yang diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
