Mendikdasmen Resmikan Revitalisasi Sekolah di Sorong, Dorong Pemerataan Pendidikan hingga Papua

Sorong, Papua, 26 Mei 2026 – Pemerintah terus memperkuat pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah timur Indonesia melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, meresmikan hasil revitalisasi sekolah tahun 2025 sekaligus menyerahkan bantuan revitalisasi tahun 2026 bagi sejumlah sekolah di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Peresmian dilakukan di SMK Negeri 1 Kota Sorong, Selasa (26/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen menegaskan revitalisasi sekolah menjadi bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pembelajaran hingga ke pelosok tanah air.

“Kami berkomitmen revitalisasi ini terus kami laksanakan sampai seluruh pelosok tanah air,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

Pada tahun 2025, program revitalisasi di Kota Sorong menjangkau 12 sekolah dengan total bantuan sebesar Rp4,9 miliar. Sementara di Kabupaten Sorong, revitalisasi diberikan kepada 15 sekolah dengan nilai bantuan mencapai Rp22 miliar.

Sedangkan untuk tahun 2026, bantuan revitalisasi di Kota Sorong diberikan kepada lima sekolah dengan total anggaran Rp3,6 miliar. Adapun Kabupaten Sorong memperoleh bantuan bagi 34 sekolah dengan anggaran Rp16,5 miliar.

Mendikdasmen menjelaskan prioritas revitalisasi tahun 2026 difokuskan pada sekolah terdampak bencana, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan kondisi bangunan rusak berat. Secara nasional, pemerintah menargetkan revitalisasi menjangkau 71.744 satuan pendidikan pada tahun ini.

“Dengan revitalisasi ini tentu kami berharap tidak hanya sekolah yang kita perbaiki, tapi juga kita berusaha untuk dapat meningkatkan ekonomi lokal, dan tentu kita dapat bersama-sama memajukan pendidikan di tanah air kita,” ucap Abdul Mu’ti.

Selain meningkatkan kualitas sarana pendidikan, program revitalisasi juga berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar melalui skema swakelola yang melibatkan tenaga kerja lokal. Pada 2025, revitalisasi terhadap 16.167 satuan pendidikan disebut mampu menyerap sekitar 250 ribu tenaga kerja.

Manfaat revitalisasi dirasakan langsung oleh sekolah penerima bantuan. Kepala SMK Negeri 1 Kota Sorong, A.H.P. Ompusunggu, mengatakan sekolahnya sebelumnya mengalami keterbatasan fasilitas toilet dan perpustakaan. Dengan jumlah murid sekitar 1.600 orang, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri.

Kini sekolah memperoleh tambahan toilet dan pembangunan perpustakaan baru yang akan dikembangkan menjadi perpustakaan digital.

“Kami sangat berterima kasih dengan adanya bantuan revitalisasi ini. Perpustakaan yang kami dapatkan sangat baik dan nanti akan kami kembangkan dengan perpustakaan digital,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Kepala SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong, Ficce Loppies. Menurutnya, sebelum menerima bantuan revitalisasi sebesar Rp1,2 miliar, kondisi ruang administrasi sekolah mengalami kerusakan, mulai dari atap bocor hingga lantai rusak.

“Guru dan murid sangat berterima kasih, senang sekali karena semuanya kini terlihat bagus. Besar harapan kami dengan adanya bantuan dari Bapak Presiden melalui Kemendikdasmen, pendidikan di Tanah Papua bisa berkembang dan lebih maju,” ungkap Ficce.

Melalui program tersebut, sekolah mendapatkan rehabilitasi ruang kepala sekolah, ruang guru, laboratorium komputer, laboratorium kimia, laboratorium biologi, hingga pembangunan ruang kelas baru.

Sementara itu, Kepala SD Negeri 21 Kabupaten Sorong, Alfina Lewerissa, menyebut sekolahnya akan menerima bantuan revitalisasi tahun 2026 sebesar Rp1,2 miliar untuk rehabilitasi tiga ruang kelas, pembangunan ruang administrasi, dan ruang UKS.

“Saya berterima kasih atas kesempatan ini karena sekolah kami mendapat bantuan revitalisasi dari Kemendikdasmen. Kiranya ruangan-ruangan yang akan dibangun ini menjadi motivasi bagi murid maupun guru,” tutur Alfina.

Melalui penguatan sarana dan prasarana pendidikan hingga wilayah Papua, pemerintah berharap seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara dan akses pendidikan bermutu tanpa terkecuali.