Perkuat Pendidikan di Wilayah 3T, Kemendikdasmen Libatkan Relawan Pendidikan hingga Pelosok

Jakarta, 28 Mei 2026 — Pemerintah terus memperkuat pembangunan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya dilakukan melalui Program Relawan Pendidikan Tahun 2026 yang digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai upaya memperluas akses layanan pendidikan bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) di berbagai daerah dengan tantangan geografis dan sosial yang tinggi.

Program tersebut dijalankan melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal (PNFI) dengan melibatkan relawan pendidikan, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, hingga lintas sektor untuk menjangkau anak-anak yang selama ini belum terhubung dengan layanan pendidikan formal maupun nonformal.

Sebagai bagian dari penguatan program, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah melaksanakan pelepasan Relawan Pendidikan secara serentak di 10 kabupaten lokus Program Relawan Pendidikan Tahun 2026, yakni Kabupaten Sampang, Jawa Timur; Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan; Kabupaten Lampung Tengah, Lampung; Kabupaten Mimika, Papua Tengah; Kabupaten Maluku Tengah, Maluku; Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan; Kabupaten Agam, Sumatra Barat; Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara; Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh; serta Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Direktur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal (PNFI), I Gusti Made Ardana, mengatakan bahwa pembangunan pendidikan di wilayah 3T membutuhkan pendekatan kolaboratif yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan komunitas. Menurutnya, keberadaan Relawan Pendidikan menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan merata.

“Program Relawan Pendidikan hadir sebagai upaya memperkuat penjangkauan berbasis komunitas, terutama di wilayah yang memiliki tantangan akses pendidikan. Relawan tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga membantu memastikan anak-anak kembali memperoleh layanan pendidikan yang sesuai,” ujar Made dalam keterangan di Jakarta, Rabu (28/5).

Ia menjelaskan, tantangan pendidikan di sejumlah daerah tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan jarak wilayah, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan administrasi kependudukan yang menyebabkan anak-anak kehilangan akses belajar. Karena itu, program ini dirancang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar proses pendampingan terhadap anak dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

Selain melakukan pendataan ATS, Relawan Pendidikan juga bertugas mengidentifikasi faktor penyebab anak putus sekolah, memetakan kebutuhan belajar, hingga membangun komunikasi dengan keluarga dan lingkungan sekitar agar anak dapat kembali melanjutkan pendidikan.

“Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah data yang terkumpul, tetapi bagaimana anak-anak benar-benar dapat kembali belajar dan memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik,” tutur Made.

Kemendikdasmen juga terus memperluas cakupan program sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap pembangunan pendidikan di daerah. Pada 2025, Program Relawan Pendidikan dilaksanakan di 4 kabupaten dan melibatkan 105 relawan. Sementara pada 2026, cakupan program meningkat menjadi 10 kabupaten/kota di 50 kecamatan dengan melibatkan 261 Relawan Pendidikan.

Peningkatan tersebut dinilai menunjukkan semakin kuatnya dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerataan layanan pendidikan nasional, khususnya di wilayah dengan tantangan akses yang masih tinggi.

Made menambahkan bahwa penguatan Program Relawan Pendidikan sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang menempatkan penanganan ATS sebagai prioritas nasional. Melalui program tersebut, pemerintah berharap data ATS di daerah menjadi lebih akurat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Di sejumlah wilayah kepulauan dan daerah terpencil, kehadiran relawan dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat. Koordinator Relawan dari Organisasi Mitra DPD PIKI Maluku, Dian Sutiksno, mengatakan kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau masih menyisakan wilayah yang sulit dijangkau layanan pendidikan.

“Melalui program Relawan Pendidikan, kami dapat turun langsung ke desa-desa untuk menemui masyarakat, khususnya Anak Tidak Sekolah yang membutuhkan pendampingan dan bantuan secara langsung,” ujarnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan berbagai pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Andri, mengatakan Program Relawan Pendidikan membantu memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke pelosok wilayah yang selama ini sulit terpantau.

Menurutnya, penanganan ATS membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk masyarakat dan organisasi sosial, agar setiap anak memperoleh hak pendidikan secara setara.

“Tantangan terbesar yang kami rasakan adalah validitas data. Karena itu, kolaborasi dengan relawan menjadi sangat penting untuk memastikan data ATS di daerah benar-benar akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan,” katanya.

Senada dengan itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang, Sepriyanto, menilai keberhasilan penanganan ATS sangat ditentukan oleh kepedulian dan kerja bersama seluruh pihak di daerah.

“Kuncinya koordinasi dan kolaborasi. Intinya ada kepedulian bersama agar anak-anak bisa kembali mendapatkan akses pendidikan,” ujarnya.

Melalui Program Relawan Pendidikan, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembangunan pendidikan yang inklusif dan merata hingga ke wilayah 3T. Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dan relawan dapat menjadi penggerak dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih dekat, adaptif, dan menjangkau seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.