Kemenkeu Perkuat Peran APBN untuk Jaga Ekonomi dan Realisasi Program Prioritas
Jakarta, RuangVeritas.com – Menteri Keuangan (Menkeu) memastikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya menjaga ketahanan fiskal nasional sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai agenda prioritas pemerintah pada 2027. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan, APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam menjaga pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI terkait pemaparan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan Tahun 2027 di Jakarta, Senin (15/6).
“Kemenkeu berkomitmen menjaga kualitas fiskal melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari penguatan penerimaan negara, peningkatan efektivitas belanja, hingga pengembangan pembiayaan yang inovatif,” ujar Menkeu.
Ia menjelaskan, langkah tersebut diwujudkan melalui sejumlah program utama Kemenkeu, meliputi kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen.
Berbagai program itu diarahkan untuk menjaga kondisi fiskal tetap sehat, memperbaiki tata kelola keuangan negara, sekaligus memastikan dukungan terhadap pembangunan nasional berjalan secara optimal.
Menkeu menyebutkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus dukungan pemerintah, di antaranya pengembangan Sekolah Rakyat, penguatan pengawasan terhadap penyelundupan, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, peningkatan layanan kesehatan, serta pelaksanaan mandatori biodiesel B50.
Dalam pemaparannya, Menkeu juga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia hingga 2026 masih menunjukkan daya tahan yang baik. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen, dengan kondisi inflasi yang tetap terkendali.
Selain itu, Indonesia berhasil mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut serta memiliki cadangan devisa yang dinilai cukup kuat.
Dari sisi fiskal, hingga akhir Mei 2026 pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.185,0 triliun atau tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun dan pembiayaan mencapai Rp379,4 triliun dengan tetap menjaga defisit serta tingkat utang dalam kondisi aman.
“Perekonomian Indonesia tetap memiliki fondasi yang kuat. Hal tersebut didukung oleh kinerja fiskal yang sehat dan berkelanjutan meskipun situasi ekonomi global masih menghadapi berbagai tekanan,” kata Menkeu.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus memastikan APBN menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli, menciptakan stabilitas ekonomi, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan nasional.
Ke depan, Kementerian Keuangan akan memperkuat koordinasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar berbagai program prioritas dapat terlaksana secara efektif.
Dengan kondisi ekonomi yang relatif kuat serta pengelolaan fiskal yang terus diperbaiki, Kemenkeu optimistis mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
