Pasokan Pangan Stabil, Kementan Sebut Beras Bukan Lagi Faktor Utama Inflasi

Jakarta, RuangVeritas.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kondisi pangan nasional tetap terkendali dengan ketersediaan berbagai komoditas strategis yang terus dijaga. Stabilnya pasokan beras dan bahan pangan lainnya dinilai berkontribusi dalam menekan tekanan inflasi, sehingga beras yang sebelumnya sering menjadi faktor utama kenaikan harga kini berada dalam kondisi lebih stabil.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen, sementara inflasi bulanan berada di angka 0,28 persen. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa inflasi pada periode Iduladha tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan saat momentum Idulfitri.

“Inflasi bulanan Mei 2026 tercatat 0,28 persen. Jika dibandingkan dengan periode Idulfitri, tekanan inflasi pada Iduladha lebih rendah. Untuk kelompok pangan, kontribusinya terhadap inflasi Mei juga masih dalam batas terkendali,” ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, beberapa komoditas yang memberikan pengaruh terhadap inflasi Mei antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan bensin. Namun secara keseluruhan, kondisi harga pangan masih relatif stabil.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa beras saat ini tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi. Selain beras, beberapa komoditas lain seperti ayam ras, daging sapi, gula pasir, dan telur ayam ras juga berada dalam kondisi yang cukup baik.

“Beras sudah relatif stabil dan dalam dua tahun terakhir tidak lagi menjadi penyebab utama inflasi. Komoditas pangan strategis lainnya juga menunjukkan perkembangan yang positif,” kata Tito.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stabilnya harga beras menjadi indikator bahwa produksi nasional semakin kuat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kita patut bersyukur karena beras kini tidak lagi menjadi komoditas utama penyumbang inflasi,” ujar Amran.

Untuk mempertahankan kondisi tersebut, Kementan terus memperkuat sistem distribusi dan menjaga keseimbangan harga melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, Bulog, serta ID Food. Menurut Amran, kenaikan harga pada beberapa komoditas tertentu lebih banyak dipengaruhi oleh aspek distribusi dibandingkan persoalan ketersediaan.

“Bawang merah memiliki kondisi khusus karena produksi kita bahkan sudah mampu memenuhi kebutuhan ekspor. Tantangannya lebih pada distribusi yang perlu diperbaiki. Sementara untuk minyak goreng, bahan bakunya mencukupi sehingga distribusi ke daerah harus dipercepat,” jelasnya.

Amran juga mendorong pemerintah daerah bersama Bulog agar memperluas pelaksanaan pasar murah untuk menjaga harga pangan tetap stabil. Program tersebut juga diharapkan membantu peternak ayam dan telur yang tengah menghadapi tekanan harga.

“Kami mengajak para gubernur dan bupati bekerja sama dengan Bulog untuk menggelar pasar murah beras, ayam, dan telur. Dengan dukungan Bulog serta ID Food sebagai penyerap produksi, keseimbangan harga dapat lebih terjaga,” katanya.

Selain langkah distribusi, Kementan juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencana tersebut diharapkan dapat memperkuat permintaan pasar sekaligus membantu menjaga harga di tingkat peternak.

“Peningkatan konsumsi melalui program pemerintah dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan dukungan kepada peternak,” tambah Amran.

Lebih lanjut, Mentan menyatakan ketahanan pangan Indonesia terus mengalami penguatan. Dari 11 komoditas pangan utama yang menjadi perhatian pemerintah, sebanyak delapan komoditas telah mampu dipenuhi secara mandiri, sementara bawang putih, kedelai, dan daging masih membutuhkan tambahan pasokan dari luar negeri.

Ia menyebut kebutuhan pangan nasional mencapai sekitar 68 juta ton, sementara produksi berada di kisaran 73 juta ton. Adapun impor hanya sekitar 3,5 juta ton atau sekitar 4 persen dari kebutuhan.

“Menurut standar FAO, negara dengan impor di bawah 10 persen masih masuk kategori swasembada. Dengan kondisi saat ini, ketahanan pangan kita sudah berada dalam posisi yang kuat,” tegasnya.

Kementan optimistis penguatan produksi dalam negeri, perbaikan jalur distribusi, serta kerja sama lintas sektor akan terus menjaga kestabilan harga pangan, mendukung pengendalian inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat.