Komisi X DPR RI Dukung Penambahan Anggaran Kemendikdasmen 2027 untuk Penguatan Guru dan Kualitas Pendidikan

Jakarta, RuangVeritas.com – Komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam memperluas pemerataan layanan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran memperoleh dukungan dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Jakarta, Rabu (17/6), Komisi X DPR RI menyepakati Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) Pagu Indikatif Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif awal Kemendikdasmen sebesar Rp58.239.258.650.000 sekaligus memberikan persetujuan terhadap pengajuan tambahan anggaran yang diajukan kementerian.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan untuk mendukung berbagai agenda strategis pembangunan nasional, termasuk target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta agenda prioritas pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia.

Menurutnya, kebijakan pendidikan ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan akses, tetapi juga penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta tata kelola pendidikan yang semakin baik.

“Pendidikan harus mampu menjangkau seluruh masyarakat secara adil, meningkatkan kualitas proses belajar, memperkuat relevansi pendidikan, serta membangun sistem yang transparan dan bertanggung jawab,” ujar Abdul Mu’ti.

Untuk mendukung berbagai program prioritas yang membutuhkan penguatan pendanaan, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran belanja sebesar Rp40,750 triliun. Selain itu, kementerian juga mengusulkan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp38,520 triliun yang mencakup DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda penting, seperti pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, penguatan akses pendidikan bagi kelompok afirmasi, peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), pemenuhan kualifikasi akademik guru, penyediaan beasiswa, pelaksanaan asesmen pendidikan, serta pengembangan bidang bahasa dan sastra.

Komisi X DPR RI menilai usulan tambahan anggaran tersebut diperlukan agar berbagai program pendidikan strategis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Selain pemerataan akses, Kemendikdasmen juga menyiapkan sejumlah program peningkatan mutu pendidikan. Beberapa di antaranya meliputi percepatan digitalisasi pembelajaran, pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), peningkatan kompetensi guru, penerapan pembelajaran mendalam (deep learning), penguatan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial (AI), pengembangan talenta peserta didik, Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta penguatan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi X DPR RI turut menyampaikan berbagai masukan terkait arah kebijakan pendidikan nasional.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap program Kemendikdasmen dengan perhatian khusus pada pemerataan Wajib Belajar 13 Tahun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), peningkatan kemampuan digital guru, serta penguatan kerja sama pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri.

Fraksi Partai Golkar juga menyetujui rencana anggaran tersebut dengan sejumlah harapan, terutama terkait penyelesaian persoalan tunjangan guru, peningkatan kepastian jenjang karier pendidik, penguatan PPG, serta penanaman nilai Pancasila melalui berbagai program pembentukan karakter peserta didik.

Sementara Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi terhadap program yang disusun Kemendikdasmen dan menegaskan komitmennya untuk mendukung pencapaian target pembangunan pendidikan sesuai visi Asta Cita Presiden.

Fraksi Partai NasDem memberikan catatan bahwa kebutuhan anggaran pendidikan masih cukup besar dibandingkan kondisi di lapangan. Meski demikian, NasDem menyetujui tambahan anggaran tersebut dengan sejumlah rekomendasi, termasuk percepatan perbaikan sarana pendidikan di daerah 3T, penyelesaian kebutuhan Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN, penguatan investasi bidang sains dan teknologi, serta penyusunan strategi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya, hasil kesepakatan mengenai pagu indikatif dan tambahan anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027 akan diteruskan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk pembahasan lanjutan.

Pemerintah berharap dukungan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif agar setiap kebijakan pendidikan memberikan dampak nyata dalam menciptakan generasi Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan memiliki karakter kuat.