Presiden Prabowo Tekankan Percepatan Pemerataan dan Transformasi Pendidikan Nasional

RuangVeritas.com – Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu fondasi utama dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia menghadapi masa depan. Sejumlah agenda strategis di sektor pendidikan kembali disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (14/8).

Dalam penyampaiannya, Presiden menyoroti sejumlah program yang tengah dan akan terus diperkuat, mulai dari pembenahan infrastruktur sekolah, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, hingga perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kualitas pendidikan harus dapat dirasakan seluruh anak tanpa terkecuali. Karena itu, pemerintah menjalankan program Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam skala besar untuk mempercepat perbaikan sekolah di berbagai wilayah Indonesia.

“Tahun lalu 17 ribu, tahun ini 71 ribu lebih. Tahun depan target kita 100 ribu, tahun 2028 100 ribu. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren harus selesai kita renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas,” ujar Presiden.

Menurutnya, kondisi lingkungan belajar memiliki pengaruh penting terhadap proses pendidikan. Sekolah yang aman, layak, bersih, dan nyaman harus menjadi bagian dari hak yang diterima setiap peserta didik.

Perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada sekolah di wilayah perkotaan. Sekolah yang berada di daerah terluar dan terpencil juga menjadi bagian dari sasaran revitalisasi agar tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan kondisi geografis.

“ Kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka,” tegas Prabowo.

Presiden mengungkapkan masih ditemukan satuan pendidikan dengan kondisi ruang belajar yang memprihatinkan. Atap yang bocor, dinding yang mengalami kerusakan, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, hingga ruang kelas yang tidak aman menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi pengalaman belajar yang terus dialami generasi berikutnya.

“Kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik aman bersih layak untuk belajar,” kata Presiden.

Di sisi lain, transformasi pendidikan juga diarahkan melalui penguatan teknologi pembelajaran. Pemerintah telah menyalurkan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah di berbagai daerah.

Presiden menjelaskan bahwa distribusi perangkat tersebut akan terus diperluas. Jika pada tahun sebelumnya setiap sekolah memperoleh satu layar, pemerintah menargetkan penambahan tiga layar pada tahun ini.

“Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31, kita akan membagikan tambahan tiga layar setiap sekolah. Artinya, setiap sekolah di Indonesia akan memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif,” jelasnya.

Pemanfaatan perangkat digital tersebut diharapkan memperluas akses guru dan murid terhadap materi pembelajaran serta kurikulum. Konten pendidikan juga dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan, termasuk ketika peserta didik harus melanjutkan kegiatan belajar dari rumah.

Selain teknologi, penguatan kemampuan bahasa asing menjadi agenda lain yang disampaikan Presiden. Penguasaan bahasa asing dinilai perlu diperkenalkan sejak pendidikan dasar, termasuk kepada murid kelas 1 sekolah dasar.

Presiden berharap kemampuan tersebut dapat menjadi bekal tambahan bagi generasi muda ketika memasuki dunia kerja dan berinteraksi dalam lingkungan yang semakin terbuka.

“Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih. Mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun,” tutur Prabowo.

Untuk memperluas jangkauan pembelajaran, pemerintah juga menyiapkan pengembangan pembelajaran jarak jauh melalui siaran. Dengan pendekatan tersebut, guru-guru terbaik diharapkan dapat mengajar dari studio pembelajaran yang berada di Jakarta maupun ibu kota provinsi, kemudian materi pembelajarannya dapat diakses oleh sekolah di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengurangi kesenjangan kualitas pembelajaran antarwilayah.

Dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan, Presiden juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Delapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa transformasi pendidikan ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang lebih luas. Pembenahan sarana pendidikan, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kemampuan peserta didik, hingga pemerataan akses menjadi sejumlah langkah yang dipersiapkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil langkah lebih berani untuk mempercepat kemajuan pendidikan. Pemerintah juga memiliki cita-cita agar pendidikan di seluruh sekolah negeri dapat diakses tanpa pungutan.

“Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia,” pungkas Presiden.