Komisi X Dukung Kemendikdasmen Usulkan Tambahan Anggaran
RuangVeritas.com – Komisi X DPR RI memberikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp157,76 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR RI.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa Kemendikdasmen telah mengajukan tambahan anggaran tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Selasa (1/9). Tambahan anggaran itu ditujukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional maupun program prioritas kementerian.
Sebelumnya, Kemendikdasmen telah memperoleh Pagu Anggaran TA 2027 sebesar Rp61,10 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp2,86 triliun dibandingkan Pagu Indikatif yang sebelumnya berada di angka Rp58,24 triliun.
Meski mengalami peningkatan, Abdul Mu’ti menilai jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan seluruh program prioritas secara optimal. Ia berharap adanya tambahan anggaran dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi masyarakat.
Pagu Anggaran sebesar Rp61,10 triliun telah ditetapkan melalui Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) yang diterbitkan Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selanjutnya, pagu tersebut beserta usulan tambahan anggaran Rp157,76 triliun akan dibahas oleh Badan Anggaran untuk memperoleh kesepakatan DPR RI.
Menurut Mendikdasmen, tambahan anggaran yang telah diusulkan masih belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan berbagai program prioritas kementerian. Karena itu, penguatan anggaran dinilai penting agar program pendidikan dapat berjalan secara tepat sasaran dan mampu mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas untuk seluruh masyarakat.
Usulan tersebut memperoleh respons positif dari Komisi X DPR RI. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, menyatakan dukungannya terhadap pagu anggaran 2027 beserta usulan tambahan yang diajukan Kemendikdasmen. Ia berharap peningkatan anggaran tersebut dapat berdampak pada semakin baiknya kualitas layanan pendidikan pada tahun-tahun mendatang.
Dukungan serupa disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN, Hoerudin Amin. Ia mengapresiasi langkah Presiden RI dan Mendikdasmen dalam memperjuangkan peningkatan dukungan bagi guru di Indonesia. Fraksi PAN juga menyatakan persetujuannya terhadap pagu anggaran dan tambahan anggaran yang diajukan Kemendikdasmen serta berharap usulan tersebut dapat direalisasikan.
Dalam penjelasannya, Abdul Mu’ti merinci sejumlah program yang menjadi sasaran usulan tambahan anggaran. Anggaran terbesar dialokasikan untuk Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp115,25 triliun. Selanjutnya, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp35,81 triliun, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp3,69 triliun, Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Rp235,73 miliar, serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2,77 triliun.
Salah satu fokus utama tambahan anggaran tersebut adalah memperluas cakupan revitalisasi satuan pendidikan hingga mencapai 100 ribu satuan pendidikan. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden RI sekaligus untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah.
Selain revitalisasi sekolah, tambahan anggaran juga diarahkan untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP), khususnya bagi jenjang SD dan SMP. Pemerintah juga menyiapkan dukungan berupa beasiswa serta pembiayaan pendidikan bagi murid untuk memperluas akses terhadap layanan pendidikan.
Kemendikdasmen turut mengusulkan penguatan dukungan bagi para guru melalui keberlanjutan program bantuan biaya pendidikan. Program tersebut ditujukan untuk membantu guru meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akademik hingga jenjang S1/D4.
Melalui tambahan anggaran tersebut, pemerintah berharap peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, tetapi juga melalui penguatan kompetensi guru serta perluasan akses pendidikan bagi murid di seluruh Indonesia.
