Perluas Akses Pendidikan Menengah, Wamen Fajar Dorong Bungo Manfaatkan PJJ

RuangVeritas.com – Masih terbatasnya partisipasi anak usia sekolah menengah dalam pendidikan menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani di Kabupaten Bungo, Jambi. Dari penduduk berusia 16–18 tahun di daerah tersebut, baru sekitar dua pertiga yang tercatat mengikuti pendidikan jenjang menengah, dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) berada di kisaran 67 persen.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo, Kamis (6/8). Ia mendorong pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memperluas akses pendidikan agar semakin banyak anak Bungo dapat melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA, Madrasah Aliyah, atau sederajat.

“Ini menjadi tugas kita semua, terutama pemerintah daerah, untuk menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) agar putra-putri kita di Bungo yang berusia 16 sampai 18 tahun bisa melanjutkan ke jenjang SMA, Madrasah Aliyah, atau sederajat,” tegas Fajar.

Menurutnya, peningkatan APK perlu berjalan beriringan dengan upaya mengembalikan anak yang saat ini berada di luar sistem pendidikan. Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) sendiri masih menjadi tantangan nasional dengan jumlah yang mencapai sekitar 4 juta anak.

Kemendikdasmen mendorong penanganan ATS melalui optimalisasi berbagai jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendekatan tersebut diarahkan untuk menjangkau tiga kelompok utama, yaitu anak yang belum pernah bersekolah, anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, serta mereka yang terpaksa berhenti sekolah atau drop out.

PJJ Buka Jalan bagi Anak yang Terkendala Akses

Salah satu alternatif yang diperkenalkan pemerintah untuk memperluas kesempatan belajar adalah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang SMA.

Fajar menjelaskan bahwa PJJ merupakan layanan pendidikan formal yang seluruh proses pembelajarannya dilakukan tanpa tatap muka. Model tersebut dirancang untuk menjawab kondisi anak yang menghadapi kendala geografis, sosial, maupun ekonomi sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran secara konvensional.

Meski menggunakan sistem jarak jauh, kualitas dan pengakuan pendidikan tetap dijaga. Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Universitas Terbuka (UT), sementara ijazah yang diperoleh memiliki kedudukan yang sama dengan lulusan SMA pada umumnya.

“PJJ ini adalah inovasi layanan pendidikan formal untuk tingkat SMA yang 100 persen tidak pakai tatap muka. Ijazahnya sama dengan SMA pada umumnya, dan kami tegaskan alumni PJJ bisa melanjutkan ke perguruan tinggi mana pun,” ungkap Fajar.

Dengan adanya pilihan tersebut, anak-anak yang sebelumnya terkendala jarak, kondisi ekonomi, maupun keadaan lainnya diharapkan tetap memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan menengah.

Perbaikan Sekolah dan Pemanfaatan Teknologi

Selain memperluas akses, pemerintah juga terus meningkatkan kualitas lingkungan belajar melalui pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan.

Kabupaten Bungo menjadi daerah dengan penerima bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan terbanyak di Provinsi Jambi. Pada tahun sebelumnya, sebanyak 63 satuan pendidikan menerima bantuan, sedangkan pada tahun ini terdapat 60 satuan pendidikan yang kembali mendapatkan dukungan revitalisasi.

Pemerintah juga mengalokasikan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Presiden untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur sekolah. Langkah tersebut diharapkan membuat fasilitas pendidikan semakin layak dan mampu menunjang kegiatan belajar mengajar.

Transformasi pembelajaran berbasis teknologi turut menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Sekolah-sekolah di Bungo, mulai jenjang PAUD hingga SMP, mendapatkan Interactive Flat Panel (IFP) atau papan interaktif digital berukuran 75 inci.

Kehadiran perangkat tersebut diharapkan membantu memperluas akses terhadap sumber dan metode pembelajaran yang lebih modern. Teknologi juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan kualitas pembelajaran antara sekolah di daerah dan sekolah di wilayah perkotaan.

Di sisi lain, Kemendikdasmen juga berupaya menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta melalui kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pengaturan jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri dilakukan agar distribusi peserta didik lebih seimbang dan sekolah swasta tetap memperoleh kesempatan mendapatkan murid.

SNT Ditargetkan Hadir di Setiap Kabupaten

Program lain yang turut menjadi bagian dari transformasi pendidikan adalah pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Pemerintah menargetkan keberadaan SNT di setiap kabupaten pada 2029.

SNT dirancang sebagai satuan pendidikan unggulan dengan dukungan fasilitas yang lengkap, termasuk sarana olahraga dan asrama. Kehadirannya diharapkan menjadi salah satu penggerak peningkatan mutu pendidikan sekaligus pengembangan talenta di daerah.

Fajar juga membuka peluang bagi lulusan perguruan tinggi kependidikan di daerah untuk berkontribusi sebagai pendidik di SNT. Namun, calon guru tetap harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan standar profesi yang ditetapkan.

Sekolah Swasta Merupakan Mitra Pendidikan

Dalam menghadapi persoalan akses dan mutu pendidikan, Fajar menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Peran masyarakat dan penyelenggara pendidikan swasta justru menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional.

Ia mengingatkan bahwa sekitar 60 persen satuan pendidikan di Indonesia dikelola oleh pihak swasta. Karena itu, sekolah swasta harus ditempatkan sebagai mitra strategis dalam memperluas layanan pendidikan, bukan sebagai pesaing sekolah negeri.

“Semangat kemitraan dan kolaborasi inilah yang sedang kami kembangkan. Pemerintah tidak boleh meminggirkan peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan,” ujarnya.

Karena itu, Fajar kembali mengajak Pemerintah Kabupaten Bungo dan seluruh pemangku kepentingan di Muara Bungo untuk bersama-sama meningkatkan APK pendidikan menengah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas sosialisasi mengenai berbagai pilihan layanan pendidikan yang tersedia, termasuk PJJ.

Peningkatan partisipasi pendidikan pada jenjang SMA diharapkan tidak hanya membuat semakin banyak anak menyelesaikan pendidikan menengah, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar, terlepas dari kondisi geografis maupun latar belakang sosialnya.

Melalui penguatan jalur formal dan nonformal, pengembangan PJJ, revitalisasi sekolah, pemanfaatan teknologi, serta kemitraan dengan penyelenggara pendidikan masyarakat, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memperluas layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif bagi seluruh anak Indonesia.