Wamenkeu Dorong Sinergi Tata Kelola, Investasi, dan Inovasi untuk Keberlanjutan Keuangan Haji
RuangVeritas.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menekankan bahwa keberlanjutan keuangan haji membutuhkan sinergi antara tata kelola, investasi, dan inovasi. Ketiga aspek tersebut merupakan landasan penting untuk memastikan dana haji dikelola secara transparan, akuntabel, dan berkesinambungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh jemaah saat ini maupun generasi mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Juda Agung dalam The 8th International Hajj Fund Forum 2026 pada Kamis (15/10). Dalam kesempatan itu, ia mengusulkan agar Indonesia mengintegrasikan ketiga pilar tersebut ke dalam Agenda Keberlanjutan Keuangan Haji yang terarah dan terkoordinasi. Agenda tersebut perlu dilengkapi dengan pembagian tanggung jawab yang tegas, sasaran yang dapat diukur, serta mekanisme evaluasi secara berkala.
“Tata kelola menjaga amanah. Investasi menjaga keberlanjutan dana. Inovasi menghubungkan sumber daya keuangan dengan layanan yang lebih baik dan peluang produktif,” ujar Juda Agung.
Dalam aspek tata kelola, pengelolaan dana haji harus mampu menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah yang berangkat saat ini dan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan jemaah pada masa mendatang. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan manajemen risiko, peningkatan transparansi, serta penyaluran Nilai Manfaat dengan tetap memperhatikan kewajiban keuangan jangka panjang.
Di bidang investasi, Wamenkeu mendorong penerapan strategi yang berfokus pada ketersediaan likuiditas, perolehan pendapatan yang stabil, dan pertumbuhan investasi dalam jangka panjang. Seluruh strategi tersebut harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah.
Selain itu, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk memperluas kontribusinya dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah dunia melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang dapat dikembangkan ialah Indonesia Hajj Investment Platform, yang berfungsi mengidentifikasi berbagai peluang investasi produktif.
Adapun pada aspek inovasi, pengembangan sistem digital, pemanfaatan analisis data dan kecerdasan buatan, serta peningkatan transparansi menjadi bagian penting dalam memperkuat pengelolaan dana haji. Inovasi tersebut juga diharapkan mampu membuka akses bagi pelaku usaha Indonesia untuk memanfaatkan peluang bisnis di Arab Saudi, terutama di sektor pangan, kesehatan, akomodasi, dan layanan digital.
Juda Agung menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana haji tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya dana yang dihimpun atau tingkat imbal hasil investasi yang diperoleh. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari kemampuan pengelola dalam memenuhi tanggung jawab keuangan kepada jemaah, baik pada masa kini maupun pada generasi berikutnya.
“Keberhasilan kita tidak semata-mata diukur dari besarnya dana atau imbal hasil investasi yang dicapai pada tahun tertentu, tetapi dari kemampuan kita memenuhi tanggung jawab kepada jemaah saat ini dan generasi yang akan datang,” pungkasnya.
