Kemenkes Matangkan Aturan Kemasan Rokok Seragam untuk Menekan Daya Tarik Produk Tembakau bagi Remaja
Jakarta, RuangVeritas.com – Pemerintah terus memperkuat langkah pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik melalui penyusunan regulasi baru yang berfokus pada perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah penerapan kemasan seragam (plain packaging) pada produk tembakau dan rokok elektronik.
Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Kementerian Kesehatan melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Melalui kebijakan kemasan seragam, pemerintah berencana mengatur penggunaan warna kemasan yang sama pada seluruh produk tembakau dan rokok elektronik. Meski demikian, identitas merek masih dapat dicantumkan sesuai ketentuan yang berlaku, sementara peringatan kesehatan bergambar tetap ditampilkan secara jelas untuk memberikan informasi mengenai risiko kesehatan akibat penggunaan produk tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, menjelaskan bahwa selama ini kemasan rokok tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus produk, tetapi juga menjadi sarana pemasaran yang efektif dalam menarik perhatian konsumen baru, terutama kalangan usia muda.
Menurutnya, tujuan utama kebijakan ini bukan untuk melarang peredaran produk yang legal, melainkan mengurangi daya tarik visual yang dapat mendorong anak-anak dan remaja untuk mulai mencoba merokok atau menggunakan rokok elektronik.
Ia menambahkan, berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa penerapan kemasan seragam mampu mengurangi ketertarikan terhadap produk tembakau sekaligus meningkatkan efektivitas pesan kesehatan yang tercantum pada kemasan. Dengan berkurangnya elemen desain yang bersifat promosi, perhatian konsumen diharapkan lebih terfokus pada informasi mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan.
Kementerian Kesehatan menilai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi kesehatan masyarakat yang telah diterapkan di berbagai negara untuk menekan angka perokok pemula dan mencegah munculnya ketergantungan nikotin sejak usia dini.
Dalam proses penyusunannya, pemerintah menegaskan bahwa RPMK disusun melalui mekanisme yang terbuka dan partisipatif. Sejak 2024, berbagai forum konsultasi publik telah digelar dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, akademisi, organisasi profesi, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum.
Seluruh masukan yang diterima menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Langkah penguatan regulasi ini juga dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka perokok usia anak dan remaja di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius karena berpotensi memengaruhi kualitas kesehatan generasi muda pada masa mendatang.
Melalui aturan baru ini, pemerintah berharap pelaksanaan amanat PP Nomor 28 Tahun 2024 dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat berbagai upaya pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik di Indonesia.
Untuk memberikan ruang adaptasi bagi pelaku usaha, pemerintah menetapkan masa transisi selama dua tahun sejak PP Nomor 28 Tahun 2024 diundangkan, yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar Juli 2026. Selain itu, rancangan RPMK juga mengatur masa penyesuaian tambahan paling lama 12 bulan untuk implementasi ketentuan terkait pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada kemasan produk.
Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi muda. Upaya tersebut diarahkan agar anak-anak dan remaja dapat tumbuh tanpa terpapar pengaruh promosi produk tembakau serta terhindar dari risiko kecanduan nikotin.
Penerapan kemasan seragam sendiri bukan merupakan kebijakan yang baru di tingkat internasional. Sejumlah negara telah lebih dahulu mengadopsinya sebagai bagian dari strategi pengendalian tembakau, di antaranya Australia, Kanada, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Pengalaman berbagai negara tersebut menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kebijakan serupa di Indonesia.
