RuangVeritas, 4 Juni 2026, Nama Dadan Hindayana mencuat bukan hanya karena ia pernah memimpin Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi karena posisinya berada di jantung salah satu proyek politik terbesar Presiden Prabowo Subianto: Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan bukan politisi karier. Ia berlatar akademisi IPB, dosen Departemen Proteksi Tanaman, dengan minat riset pada ekologi serangga dan pengendalian hayati. Profil IPB mencatatnya sebagai Dr. Ir. Dadan Hindayana, peneliti di Laboratorium Pengendalian Hayati. Kumparan menulis ia lahir di Garut, 10 Juli 1967, menempuh S1 di IPB, lalu studi lanjut di Jerman.
Masuknya Dadan ke pemerintahan terjadi pada momen transisi politik. Pada 19 Agustus 2024, Presiden Jokowi melantiknya sebagai Kepala BGN. Lembaga ini dibentuk lewat Perpres Nomor 83 Tahun 2024, dan berada langsung di bawah Presiden. Dari awal, Dadan sendiri menyebut BGN dibentuk untuk menyiapkan program prioritas Presiden Terpilih Prabowo, yakni MBG, agar bisa berjalan mulai Januari 2025.
Di titik ini, Dadan menjadi figur teknokrat yang membawa beban politik besar. MBG bukan sekadar program sosial; ia adalah simbol janji kampanye, instrumen legitimasi pemerintahan baru, sekaligus proyek fiskal raksasa. Reuters mencatat program ini menargetkan puluhan juta anak dan ibu hamil, dengan anggaran sedikitnya sekitar US$15 miliar.
Ironinya, reputasi Dadan sempat berada di puncak. IPB mencatat ia menerima Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo pada 2025 atas kontribusi di bidang gizi masyarakat, kesehatan ibu-anak, dan diversifikasi pangan. Namun kurang dari setahun kemudian, posisinya runtuh.
Pada 2 Juni 2026, Dadan dicopot dari jabatan Kepala BGN. Reuters melaporkan pencopotan itu dikaitkan dengan kekhawatiran tata kelola dan kualitas pangan. Keesokan harinya, 3 Juni 2026, ia ditangkap Kejaksaan Agung bersama dua mantan pejabat lain dalam dugaan korupsi tata kelola MBG. Tuduhannya mencakup dugaan pengaruh dalam pemilihan yayasan pengelola dapur, afiliasi lewat pihak luar, serta dugaan markup pengadaan motor listrik, sepatu, dan televisi. Status ini tetap harus dibaca sebagai dugaan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Secara politik, kasus Dadan berbahaya bagi Prabowo bukan semata karena menyangkut satu pejabat, tetapi karena menyentuh “program identitas” pemerintahannya. MBG adalah wajah janji populis Prabowo: negara hadir lewat makanan, gizi, dan anak sekolah. Bila tata kelolanya dipersepsikan bocor, maka yang terkena bukan hanya BGN, melainkan kredibilitas agenda besar pemerintahan.
Dadan Hindayana akhirnya menjadi contoh klasik dalam politik Indonesia: seorang teknokrat yang naik karena dipercaya mengelola proyek strategis, lalu jatuh ketika proyek itu berubah menjadi arena pertaruhan kekuasaan, anggaran, birokrasi, dan persepsi publik. Kisahnya belum selesai di pengadilan, tetapi secara politik, babak paling menentukan sudah dimulai.
