50 Juta Masyarakat Akan Akses Portal Bansos, Kemkomdigi Uji Ketahanan Sistem
RuangVeritas.com – Sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan akan menggunakan portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) setelah layanan tersebut diterapkan secara nasional. Mengantisipasi tingginya jumlah pengguna, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan serangkaian pengujian sistem sebelum rollout nasional yang dijadwalkan pada Oktober 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa kapasitas dan keamanan sistem menjadi perhatian penting mengingat jumlah masyarakat yang berpotensi mengakses portal dalam waktu bersamaan cukup besar.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan layanan mampu berjalan secara optimal agar tidak terjadi gangguan ketika masyarakat mulai menggunakan portal tersebut secara luas.
“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya usai menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/09/2026).
Sebagai langkah antisipasi, Kemkomdigi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melakukan stress test dan load test. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem mampu menghadapi peningkatan akses secara besar-besaran sekaligus memastikan aspek keamanan dan perlindungan data masyarakat tetap terjaga.
“Kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test, bekerja sama tentu dengan BSSN untuk memastikan tadi keandalannya,” kata Meutya.
Selain memperkuat kapasitas sistem, pemerintah juga akan mengatur pola akses pengguna agar permintaan tidak terkonsentrasi pada waktu yang sama. Pengaturan tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya beban berlebih yang dapat mengganggu pelayanan.
Langkah antisipasi menjadi semakin penting karena gangguan pada saat pelaksanaan rollout nasional berpotensi berdampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan layanan bansos.
Saat ini, digitalisasi bansos telah memasuki tahap piloting di sejumlah wilayah. Pemerintah selanjutnya mempersiapkan perluasan layanan agar dapat digunakan secara nasional, tidak lagi terbatas pada 215 kabupaten.
Meutya mengatakan tingginya antusiasme masyarakat turut menjadi alasan pemerintah memperluas penerapan layanan digital tersebut.
“Masyarakat sangat antusias, ini ditunggu-tunggu, dan karena itu, kita akan lakukan roll out nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten,” ujarnya.
Di samping kesiapan teknologi, kualitas dan ketepatan data penerima bansos juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan digitalisasi. Pemerintah perlu memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi masyarakat agar bantuan dapat disalurkan kepada pihak yang tepat.
Untuk mendukung hal tersebut, Kemkomdigi bersama kementerian dan lembaga terkait telah menyiapkan mekanisme sanggah berbasis digital. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat melaporkan apabila menemukan data yang tidak sesuai serta mengajukan perbaikan melalui sistem.
“Ketika ada data yang salah, silakan, kita juga sudah menyiapkan mekanisme sanggah secara sistem. Mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki,” tutur Meutya.
Keberadaan mekanisme sanggah memungkinkan proses pemutakhiran data terus berlangsung setelah layanan digitalisasi bansos diterapkan. Dengan demikian, transformasi digital tidak sekadar mengalihkan proses pelayanan ke platform elektronik, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memastikan data penerima tetap akurat dan diperbarui.
