Pemerintah Ubah Strategi Pemerataan Internet, BTS Bukan Lagi Satu-satunya Andalan
RuangVeritas.com – Pemerintah mulai menerapkan strategi baru dalam memperluas akses internet di berbagai daerah. Pembangunan konektivitas nasional kini tidak lagi bertumpu pada Base Transceiver Station (BTS), melainkan mempertimbangkan karakter geografis, kepadatan penduduk, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria menyampaikan, pemerintah akan mengombinasikan sejumlah teknologi untuk memastikan layanan internet dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Teknologi tersebut mencakup BTS, jaringan fiber optik, satelit, hingga berbagai alternatif jaringan telekomunikasi lainnya. Pemilihan teknologi akan disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang ditemukan di lapangan.
“Kita coba petakan mana yang prioritas. Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain,” kata Nezar saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).
Menurut Nezar, strategi berbasis kondisi wilayah menjadi penting karena karakteristik setiap daerah tidak sama. Dengan pemetaan yang lebih spesifik, pemerintah dapat menentukan teknologi yang paling sesuai sehingga pembangunan jaringan berlangsung lebih efisien dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Kalimantan Timur, lanjut Nezar, termasuk daerah dengan tingkat konektivitas yang relatif tinggi. Dari 841 desa yang ada, sebanyak 803 desa atau sekitar 95,5 persen telah memperoleh akses jaringan.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi persoalan blankspot. Nezar menyebut terdapat 269 titik yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
Penyelesaian titik-titik tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) serta operator telekomunikasi.
Nezar menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi penghalang bagi upaya memperluas akses digital. Menurutnya, kerja bersama antarpemangku kepentingan justru dapat menjadi cara untuk mempercepat penanganan wilayah yang belum terjangkau maupun daerah dengan kualitas sinyal yang masih rendah.
“Dengan sinergi yang kita lakukan, kita bisa saling menguatkan dan mewujudkan beberapa titik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi mengatakan pihaknya juga tidak menerapkan satu jenis teknologi untuk seluruh wilayah. Kondisi geografis menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan teknologi yang digunakan.
Pemprov Kalimantan Timur, kata Ririn, memanfaatkan kombinasi fiber optik, VSAT, dan satelit untuk menghadirkan layanan internet di wilayah perdesaan.
“Kami memilih beberapa paduan teknologi yang paling sesuai sehingga efektif pada saat kita deliver layanan akses internet di desa,” kata Ririn.
Ia menilai percepatan pemerataan konektivitas membutuhkan dukungan yang konsisten dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut antara lain diperlukan dalam sinkronisasi data, penguatan kebijakan, serta membangun koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan internet.
” Kuncinya sekarang dalam kondisi tersebut kita kolaborasi. Jadi kami mohon dukungan penuh. Komitmen kami juga membersamai program-program, salah satunya internet,” pungkasnya.
