Dukung Pengembangan Sekolah Rakyat, Gubernur Pramono Siapkan Opsi Lahan untuk Sekolah Berasrama
Jakarta, RuangVeritas.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, Jumat (3/7).
Menurut Pramono, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Atas dasar itu, Pemprov DKI terus memperkuat berbagai program yang bertujuan memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan yang lebih luas dan merata.
Ia menegaskan bahwa setiap warga berhak menikmati hasil pembangunan, termasuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan berbagai kebijakan yang memberikan kesempatan lebih besar bagi generasi muda untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2026 menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I kepada 707.477 peserta didik. Selain itu, sebanyak 15.825 mahasiswa menerima manfaat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sementara Program Pemutihan Ijazah Tahap I diberikan kepada 2.026 peserta didik. Sebanyak 90 siswa yang belajar di SRMA 10 Jakarta Selatan juga tetap memperoleh bantuan melalui program KJP Plus.
Pramono mengungkapkan bahwa dirinya memahami betul pentingnya dukungan pendidikan karena pernah merasakan manfaat beasiswa ketika menempuh pendidikan. Pengalaman tersebut menjadi alasan mengapa ia menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi jalan bagi banyak anak untuk memperbaiki masa depan mereka.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan kesiapan untuk mengkaji penyediaan lahan seluas sekitar lima hingga delapan hektare guna pembangunan Sekolah Rakyat berkonsep asrama.
Menurut Pramono, apabila rencana tersebut dapat direalisasikan, sekolah berasrama itu diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.000 peserta didik. Ia berharap keberadaan fasilitas tersebut nantinya dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan.
Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ia juga menyambut baik kesiapan Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung pembangunan sekolah rintisan baru yang diperkirakan dapat menampung sekitar seribu siswa di ibu kota.
Saifullah menjelaskan bahwa pada tahap awal pelaksanaan program, Sekolah Rakyat di Jakarta memanfaatkan aset pemerintah yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah rintisan.
Hingga saat ini telah disiapkan sekitar sepuluh lokasi. Delapan di antaranya tengah menjalani proses renovasi, termasuk gedung milik Lembaga Administrasi Negara (LAN) di kawasan Pejompongan, serta fasilitas yang berada di Marunda dan Curug.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menjadi fondasi penting dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
