Kemendikdasmen Pastikan Pendidikan Tetap Berjalan, Pemulihan Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra Dipercepat
Jakarta, RuangVeritas.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus melakukan langkah percepatan pemulihan sektor pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana hidrometeorologi. Berbagai strategi dilakukan mulai dari pemulihan kegiatan belajar mengajar, perbaikan serta pembangunan kembali fasilitas pendidikan, penyediaan ruang belajar sementara, hingga dukungan bagi guru dan peserta didik yang terdampak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa keberlangsungan hak belajar anak-anak menjadi perhatian utama pemerintah dalam proses penanganan pascabencana. Menurutnya, kondisi bencana tidak boleh menjadi penghalang bagi peserta didik untuk tetap memperoleh pendidikan.
“Setiap anak memiliki hak untuk terus belajar, termasuk mereka yang berada di wilayah terdampak bencana. Karena itu, kami berupaya menjaga agar proses pendidikan tetap berlangsung, sembari mempercepat pemulihan fasilitas sekolah agar kegiatan belajar dapat kembali berjalan secara aman dan optimal,” ujar Abdul Mu’ti.
Data Kemendikdasmen per 9 Juni 2026 mencatat sebanyak 4.922 satuan pendidikan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami dampak akibat bencana. Namun demikian, seluruh sekolah terdampak telah kembali menjalankan proses pembelajaran dengan tingkat pemulihan mencapai 100 persen.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.828 sekolah telah kembali menggunakan bangunan sekolah masing-masing. Sementara itu, 52 sekolah masih memanfaatkan ruang kelas darurat, 35 sekolah menggunakan tenda sementara, dan 7 sekolah melaksanakan pembelajaran dengan menumpang di sekolah lain maupun fasilitas publik. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah tidak lagi menggunakan tenda saat memasuki tahun ajaran baru Juli 2026.
“Langkah yang kami lakukan saat ini adalah mempercepat tersedianya tempat belajar yang lebih memadai bagi seluruh peserta didik. Ruang kelas darurat terus dibangun dan revitalisasi sekolah dipercepat agar seluruh siswa dapat belajar di lingkungan yang lebih nyaman,” jelas Mendikdasmen.
Sebagai bagian dari penanganan dampak bencana, Kemendikdasmen telah mengalokasikan bantuan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp3,408 triliun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pemulihan, termasuk revitalisasi 3.119 satuan pendidikan dengan nilai Rp3,001 triliun serta pemberian tunjangan khusus bagi guru terdampak sebesar Rp315,1 miliar.
Selain dukungan anggaran, pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung berupa 35 ribu paket perlengkapan sekolah, 169 tenda, 211 ruang kelas darurat, 197.670 buku pembelajaran, layanan dukungan psikososial bagi 870 satuan pendidikan, serta bantuan operasional pendidikan darurat untuk 1.650 sekolah.
“Pemulihan pendidikan bukan hanya tentang memperbaiki gedung sekolah. Yang tidak kalah penting adalah memastikan guru tetap mendapatkan dukungan untuk mengajar dan peserta didik memiliki fasilitas serta pendampingan agar dapat kembali belajar dengan baik,” kata Abdul Mu’ti.
Dari keseluruhan sekolah yang terdampak, sebanyak 3.283 satuan pendidikan mendapatkan bantuan revitalisasi, sedangkan 1.639 sekolah lainnya membutuhkan dukungan sarana pendidikan. Hingga kini, sebanyak 3.119 sekolah telah menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan total nilai bantuan mencapai Rp3,001 triliun.
Penyaluran bantuan tahap pertama telah diterima oleh 3.034 sekolah dengan nilai Rp2,050 triliun. Sementara itu, 86 sekolah masih berada dalam tahap proses pencairan dengan nilai sekitar Rp41,7 miliar.
Di sisi lain, percepatan pembangunan ruang belajar sementara juga terus dilakukan. Sebanyak 310 unit ruang kelas darurat disiapkan untuk 88 satuan pendidikan terdampak. Dari jumlah tersebut, 171 unit telah rampung dan digunakan untuk kegiatan belajar, 40 unit masih dalam proses pembangunan, sedangkan sisanya berada dalam tahap persiapan.
Kemendikdasmen juga mencatat terdapat 97 sekolah yang harus dipindahkan karena berada di lokasi yang dinilai tidak lagi aman untuk kegiatan pendidikan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melakukan koordinasi untuk memastikan tersedianya lahan relokasi yang aman, sesuai ketentuan, serta memiliki kepastian hukum.
“Penanganan pendidikan pascabencana membutuhkan kerja bersama. Sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, lembaga, serta berbagai pihak pendukung menjadi kunci agar pemulihan dapat berlangsung cepat dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ungkap Mendikdasmen.
Secara bertahap, layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana Sumatra mulai kembali normal. Kemendikdasmen memastikan proses revitalisasi sekolah, relokasi satuan pendidikan, pembangunan ruang kelas darurat, serta distribusi bantuan terus dikawal agar peserta didik dapat menyambut tahun ajaran 2026/2027 dengan kondisi belajar yang lebih aman, layak, dan berkesinambungan.
