Kemendikdasmen Tingkatkan Akurasi Data Anak Tidak Sekolah melalui Kolaborasi dengan Daerah dan Berbagai Mitra
Jakarta, RuangVeritas.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat langkah penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan meningkatkan kualitas pendataan melalui proses validasi dan pemutakhiran data secara menyeluruh. Upaya tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) melalui kerja sama yang melibatkan pemerintah daerah serta berbagai mitra strategis di sejumlah wilayah.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam penutupan Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Tahun 2026. Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan mutu pembelajaran, dan pengembangan kapasitas satuan pendidikan nonformal menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berkualitas.
“Pendidikan nonformal memiliki posisi yang sama pentingnya dalam ekosistem pendidikan nasional. Proses belajar tidak hanya berlangsung di ruang kelas formal, tetapi juga dapat tumbuh di lingkungan keluarga, masyarakat, komunitas, maupun lembaga pendidikan nonformal,” ujar Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq saat menutup kegiatan di Cimahi, Selasa (21/7).
Dalam arahannya, Wamen Fajar juga menyoroti pentingnya pengelolaan data pendidikan yang akurat dan terpercaya. Menurutnya, kualitas data akan menentukan ketepatan pemerintah dalam merancang berbagai kebijakan, termasuk penyaluran bantuan operasional bagi satuan pendidikan maupun program-program intervensi lainnya.
Selain pembenahan tata kelola data, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi dinamika pendidikan di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan mutu layanan pembelajaran, serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik agar pendidikan nonformal mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Ia menegaskan bahwa pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk membentuk masyarakat yang memiliki budaya belajar sepanjang hayat, sehingga setiap warga negara tetap memiliki kesempatan memperoleh pengetahuan tanpa dibatasi usia maupun jalur pendidikan yang dipilih.
Sementara itu, Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal, I Gusti Made Ardana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mempererat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan nonformal. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam mempercepat proses identifikasi, validasi, dan penjangkauan anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan.
Direktorat PNFI menargetkan seluruh proses validasi dan pembaruan data ATS dapat dirampungkan paling lambat pada 31 Agustus 2026. Dengan tersedianya data yang lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan, berbagai program penanganan diharapkan dapat diberikan secara tepat sasaran sehingga tidak ada lagi anak yang kehilangan akses pendidikan akibat ketidaksesuaian data.
Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen terus memperluas kemitraan dengan dinas pendidikan, dinas sosial, serta berbagai organisasi masyarakat yang telah memiliki pengalaman dan praktik baik dalam mendampingi anak-anak yang putus sekolah. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan ATS di berbagai daerah.
Salah satu contoh keberhasilan datang dari Provinsi Jawa Barat. Dari sekitar 13 ribu data Anak Tidak Sekolah yang ditangani, lebih dari 8 ribu anak telah berhasil diverifikasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 64,6 persen telah kembali memperoleh layanan pendidikan melalui berbagai jalur yang tersedia.
“Capaian di Jawa Barat menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan mampu memberikan hasil nyata dalam mengurangi jumlah Anak Tidak Sekolah,” ujar Made menutup paparannya.
