Perkuat Pendidikan dan Layanan Publik, Gubernur Pramono Lantik 239 Pejabat Fungsional
Jakarta, RuangVeritas.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melantik sekaligus mengambil sumpah 239 pejabat fungsional dari berbagai perangkat daerah di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (15/7). Dari total pejabat yang diangkat, formasi guru mendominasi dengan jumlah 150 orang, menandakan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya. Selain pendidikan, sektor kesehatan dan sosial juga masuk dalam agenda prioritas yang terus diperkuat.
Menurut Pramono, kualitas pendidikan Jakarta yang telah menunjukkan capaian positif harus terus ditingkatkan. Ia berharap para guru yang baru dilantik mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa guru memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pendidik di ruang kelas, tetapi juga sebagai pendukung berbagai program pemerintah daerah, seperti KJP Plus, KJMU, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga persiapan pelaksanaan LPDP Jakarta yang direncanakan mulai berjalan pada 2027. Berbagai program tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan sekaligus mengurangi kemiskinan yang diwariskan antargenerasi.
Dalam arahannya, Pramono mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menghadirkan perubahan positif sesuai bidang tugas masing-masing.
Selain memperkuat sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta juga mengisi berbagai jabatan fungsional di bidang lain sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Di antaranya terdapat 16 analis hukum, 13 administrator kesehatan, 13 perawat, tujuh arsiparis, enam pembina jasa konstruksi, serta enam pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Penguatan tersebut juga mencakup tenaga profesional pada bidang penanggulangan kebakaran, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perhubungan, hingga teknologi informasi. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas birokrasi secara menyeluruh agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif.
Menurut Pramono, pengisian jabatan lintas sektor menjadi bagian dari strategi membangun Jakarta sebagai kota global yang inklusif, berbudaya, dan memiliki pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Ia pun berpesan agar seluruh pejabat fungsional yang baru dilantik senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, serta semangat melayani masyarakat. Dengan menjalankan tugas secara optimal, mereka diharapkan mampu berkontribusi mewujudkan Jakarta yang lebih tertata, semakin maju, dan tetap menjalankan perannya sebagai ibu kota negara.
Sebanyak 239 pejabat yang dilantik berasal dari 19 perangkat daerah, meliputi Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum Sekretariat Daerah, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kota Administrasi Jakarta Pusat.
