1.487 Satuan Pendidikan di NTT Direvitalisasi pada 2026

RuangVeritas.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya tersebut dilakukan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan mengidentifikasi sekolah yang membutuhkan perbaikan, memetakan tingkat kebutuhannya, kemudian menentukan prioritas penanganan. Salah satu sekolah yang menjadi penerima program tersebut adalah SD Negeri Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa NTT termasuk salah satu wilayah yang mendapat prioritas revitalisasi karena masih terdapat sejumlah sekolah yang berada di kawasan terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.

Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di NTT ditetapkan sebagai sasaran revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp1.208.684.805.539 atau lebih dari Rp1,2 triliun. Anggaran tersebut meningkat cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menjadi cakupan revitalisasi terbesar yang pernah diberikan kepada NTT.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menyebut dukungan pemerintah pusat tersebut sebagai momentum yang sangat berarti bagi NTT, terutama karena kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Menurutnya, pemerintah provinsi akan memberikan dukungan sekaligus mengawal pelaksanaan program strategis nasional tersebut agar dapat berjalan optimal.

Ia menambahkan bahwa Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan salah satu program strategis nasional yang mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk NTT. Pemerintah Provinsi NTT menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaannya.

Ambrosius juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pengawalan agar program revitalisasi terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Ia berharap program tersebut dapat membantu mewujudkan pendidikan bermutu yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat NTT.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI), Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan di lingkungan sekolah yang aman, layak, serta mampu menunjang proses belajar dan tumbuh kembang mereka, tanpa memandang lokasi tempat tinggal.

Gogot mengatakan, pada 2026 sebanyak 1.487 satuan pendidikan di NTT mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperluas pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi sekolah yang masih membutuhkan penguatan sarana dan prasarana.

Berdasarkan data Kemendikdasmen per 7 September 2026, penerima program revitalisasi mencakup seluruh jenjang pendidikan. Sekolah dasar (SD) menjadi penerima terbanyak, yakni 644 sekolah dengan nilai bantuan Rp702,88 miliar. Selanjutnya terdapat 603 satuan PAUD dengan anggaran Rp232,46 miliar, 136 SMP sebesar Rp161,51 miliar, dan 69 SMA dengan nilai Rp72,71 miliar.

Dukungan juga disalurkan kepada 13 SMK dengan anggaran Rp12,16 miliar, 14 SLB sebesar Rp21,72 miliar, serta delapan PKBM/SKB dengan total Rp5,25 miliar.

Pada 2025, pemerintah sebelumnya telah memberikan dukungan kepada 580 satuan pendidikan di NTT melalui program revitalisasi dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), dengan total anggaran sekitar Rp603,5 miliar.

Dari jumlah tersebut, revitalisasi mencakup 43 satuan PAUD dengan anggaran Rp15,83 miliar, 234 SD senilai Rp160,73 miliar, 174 SMP sebesar Rp248,58 miliar, 64 SMA sebesar Rp75,96 miliar, 44 SMK sebesar Rp64,75 miliar, sembilan SLB sebesar Rp16,47 miliar, serta delapan SKB/PKBM dengan anggaran Rp6,9 miliar.

Selain revitalisasi, pada 2025 pemerintah juga membangun empat Unit Sekolah Baru (USB) di NTT dengan total anggaran sekitar Rp14,3 miliar. Pembangunan tersebut meliputi tiga satuan PAUD dan satu SMA yang berada di Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, dan Sumba Barat.

Pembangunan USB menjadi pelengkap program revitalisasi untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menghadirkan layanan pendidikan yang lebih dekat dengan masyarakat. Langkah tersebut terutama ditujukan bagi daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan.

Menurut Gogot, pembenahan sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu unsur dalam ekosistem peningkatan mutu pendidikan. Program tersebut dilaksanakan bersamaan dengan digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar.

Pada 2025, program digitalisasi pembelajaran di NTT telah menjangkau 8.985 satuan pendidikan dengan total bantuan lebih dari Rp297,27 miliar.

Gogot menilai peserta didik tidak hanya membutuhkan ruang belajar yang aman dan nyaman, tetapi juga perlu memperoleh pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, revitalisasi sarana pendidikan dan digitalisasi pembelajaran harus berjalan secara beriringan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, termasuk bagi peserta didik di NTT.

Kemendikdasmen juga memastikan pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh murid, guru, serta seluruh warga sekolah. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penetapan penerima program, pelaksanaan pembangunan atau perbaikan, hingga penyelesaian dan pemanfaatan hasil revitalisasi.

Gogot menambahkan bahwa Kemendikdasmen membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun masukan mengenai kondisi sekolah di berbagai daerah. Informasi publik mengenai satuan pendidikan yang masih membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana dapat menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk menyempurnakan pemetaan kebutuhan serta meningkatkan ketepatan sasaran program revitalisasi.