Kemendikdasmen dan Pemda Susun Strategi Bersama untuk Menangani Sekolah dengan Jumlah Murid Terbatas
Jakarta, RuangVeritas.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam merespons fenomena sejumlah sekolah yang menerima sedikit peserta didik baru pada Tahun Ajaran 2026/2027. Kondisi tersebut dinilai tidak muncul karena satu penyebab tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang berbeda di setiap wilayah.
Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain perubahan jumlah penduduk usia sekolah, perpindahan masyarakat ke wilayah lain, perkembangan kawasan permukiman, preferensi orang tua dalam memilih satuan pendidikan, hingga karakteristik geografis masing-masing daerah. Karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan berbasis data dan disesuaikan dengan kondisi lokal.
Sebagai langkah awal, Kemendikdasmen telah melakukan pemetaan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terhadap sekolah-sekolah yang memiliki jumlah peserta didik kurang dari 100 orang, termasuk satuan pendidikan yang hanya memiliki kurang dari 60 murid. Hasil pendataan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari sinergi antarkementerian dalam merumuskan langkah penanganan yang lebih tepat sasaran.
Data tersebut selanjutnya menjadi landasan bagi Kemendikdasmen dalam menyusun berbagai kebijakan bersama pemerintah daerah. Mengingat pengelolaan satuan pendidikan merupakan kewenangan pemerintah daerah, setiap kebijakan akan dirancang secara kolaboratif agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga pemerataan mutu pendidikan sehingga seluruh sekolah mampu memberikan layanan yang berkualitas sekaligus memperoleh kepercayaan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat. Salah satu upaya tersebut yaitu menguatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Minggu (18/7).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah akan menjalankan sejumlah strategi, mulai dari memetakan kebutuhan layanan pendidikan berdasarkan perkembangan demografi dan persebaran penduduk, menyesuaikan daya tampung sekolah dengan kebutuhan wilayah, memperkuat perencanaan pendidikan berbasis data, hingga memastikan sekolah yang memiliki jumlah murid terbatas tetap memperoleh pendampingan serta layanan pendidikan yang optimal.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi berkala terhadap kondisi satuan pendidikan. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik setiap daerah.
Kemendikdasmen juga menyoroti adanya perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah sebagai salah satu faktor yang memengaruhi jumlah peserta didik di sejumlah satuan pendidikan. Berdasarkan hasil studi Litbang Kompas tahun 2025, terdapat kecenderungan sebagian orang tua lebih memilih menyekolahkan anak pada jenjang sekolah dasar yang memiliki afiliasi keagamaan. Temuan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memahami perubahan pola pilihan masyarakat terhadap layanan pendidikan.
Menutup keterangannya, Abdul Mu’ti mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem pendidikan yang semakin berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.
“Kami mengajak seluruh pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Dengan kerja sama yang kuat, setiap sekolah diharapkan dapat berkembang sesuai potensi daerahnya serta memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara dan bermutu,” pungkas Mendikdasmen.
