Kemendikdasmen Dorong Partisipasi Sulingjar 2026 untuk Tingkatkan Kualitas Layanan PAUD
Jakarta, RuangVeritas.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat upaya peningkatan mutu pendidikan anak usia dini melalui optimalisasi pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar). Melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (Direktorat PAUD), kementerian mendorong setiap satuan PAUD berpartisipasi aktif dalam survei sebagai bagian dari evaluasi internal guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak usia dini.
Direktur PAUD, Kurniawan, menegaskan bahwa penjaminan mutu merupakan langkah penting untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan PAUD yang berkualitas. Menurutnya, Sulingjar menjadi instrumen strategis yang memberikan gambaran mengenai kondisi nyata di satuan pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, dukungan lingkungan belajar, hingga berbagai kebutuhan yang masih perlu diperkuat.
“Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui Sulingjar. Survei ini menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi nyata di lapangan, baik dari sisi kualitas pembelajaran, dukungan lingkungan, maupun kebutuhan satuan pendidikan, khususnya di satuan PAUD,” ujar Kurniawan.
Hal tersebut disampaikan dalam Webinar Membangun PAUD Bermutu melalui Sulingjar yang diselenggarakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman seluruh pemangku kepentingan, sekaligus membangun komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD.
Kurniawan menekankan bahwa keikutsertaan satuan PAUD dalam Sulingjar seharusnya tidak hanya didorong oleh kewajiban administratif, tetapi lahir dari kesadaran untuk terus melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Pada pelaksanaan tahun 2025, tingkat partisipasi satuan PAUD dalam Sulingjar mencapai 91,72 persen atau sekitar 186.871 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan Sulingjar PAUD 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli hingga 17 Agustus 2026. Melalui pelaksanaan survei tersebut, Kemendikdasmen berharap data yang terkumpul dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini.
“Data yang valid bukan hanya sekadar angka, melainkan fondasi bagi penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, mari kita jadikan Sulingjar sebagai gerakan bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapat layanan PAUD bermutu sebagai bekal mereka dalam memasuki atau menapaki masa depan,” tutur Kurniawan.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Meni Handayani, menjelaskan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dari sistem penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan hanya dapat dicapai apabila setiap satuan pendidikan secara rutin melakukan refleksi terhadap layanan yang diberikan.
Meni menyampaikan bahwa Sulingjar menjadi salah satu instrumen evaluasi internal yang membantu satuan PAUD mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki. Hasil survei kemudian diolah dan disajikan kembali kepada satuan pendidikan sebagai dasar dalam menyusun program peningkatan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
“Sulingjar menjadi salah satu bentuk evaluasi internal yang mendorong satuan PAUD melakukan refleksi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Hasil dari Sulingjar berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang kemudian diolah dan disajikan kembali kepada satuan PAUD sebagai bahan penyusunan program peningkatan mutu,” jelas Meni.
Ia juga menambahkan bahwa tingkat partisipasi satuan PAUD dalam Sulingjar berpengaruh terhadap kelengkapan data yang ditampilkan pada platform Rapor Pendidikan. Hingga saat ini, lebih dari 91 persen satuan PAUD telah mengisi survei secara memadai sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dalam penyusunan berbagai strategi peningkatan kualitas layanan.
Menurut Meni, pemanfaatan data Sulingjar yang terintegrasi dengan Rapor Pendidikan diharapkan mampu membantu satuan PAUD menentukan prioritas perbaikan, menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, serta membangun budaya refleksi dan peningkatan mutu yang berkesinambungan.
“Melalui pemanfaatan Sulingjar dan Rapor Pendidikan, kami berharap satuan PAUD mampu mengidentifikasi prioritas perbaikan, menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan, serta membangun budaya refleksi dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan begitu layanan PAUD akan mewujudkan ekosistem mutu pendidikan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia,” paparnya.
Sementara itu, perwakilan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Seto Setiawan, mengingatkan pentingnya memastikan validitas data sebagai prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan Sulingjar PAUD 2026. Ia menjelaskan bahwa seluruh responden survei ditetapkan berdasarkan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga setiap satuan PAUD perlu memastikan seluruh informasi telah diperbarui secara lengkap dan akurat.
Menurut Seto, data yang belum lengkap, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau tanggal lahir yang belum terisi, tidak dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Sulingjar sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan survei.
“Data yang telah tervalidasi selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan responden Sulingjar. Untuk data yang belum lengkap, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau tanggal lahir yang belum terisi, tidak dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Sulingjar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Seto menegaskan bahwa keberhasilan Sulingjar membutuhkan dukungan seluruh pihak. Satuan pendidikan bertanggung jawab memperbarui data guru, sementara kepala satuan pendidikan memastikan penugasan kepala sekolah definitif, mencetak dan membagikan kartu login kepada responden, serta mengawal penyelesaian pengisian survei oleh seluruh peserta.
“Data yang valid tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan Sulingjar PAUD, namun juga menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan, program pembinaan, dan peningkatan mutu layanan PAUD di Indonesia,” tutup Seto.
