Kemendikdasmen Perkuat Pendidikan Vokasi dan Nonformal, Salurkan Bantuan Rp4,18 Miliar untuk LKP Terdampak Banjir
RuangVeritas.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong terwujudnya pendidikan bermutu yang dapat diakses seluruh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan nonformal dan vokasi, termasuk dengan memberikan bantuan kepada lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang terdampak banjir di Aceh dan Sumatra Utara.
Sebanyak 71 LKP terdampak bencana menerima bantuan peningkatan mutu dengan total nilai Rp4,18 miliar. Pada saat yang sama, Kemendikdasmen juga menggelar program upskilling dan reskilling bagi 118 guru SMK dari 11 provinsi. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (26/8) di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bangunan dan Listrik (BBL) Medan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa proses pendidikan tidak terbatas pada jalur sekolah formal. Menurutnya, pendidikan nonformal juga memiliki peran penting dalam membuka akses pembelajaran sekaligus membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dan keterampilan.
“Education is not only about schooling but the essence of education is learning. Esensi pendidikan itu belajar, tidak hanya sekolah. Undang-Undang Sisdiknas sudah membuat rumusan yang sangat komprehensif mengenai jenis pendidikan itu: ada pendidikan formal, informal, dan nonformal. Semua diwadahi, semua diberikan kesempatan untuk memberikan layanan pendidikan karena tidak semua orang bisa sekolah formal,” ujar Abdul Mu’ti.
Pandangan tersebut juga menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan vokasi. Abdul Mu’ti mendorong agar SMK tidak semata-mata diposisikan sebagai lembaga yang mencetak lulusan untuk mencari pekerjaan. Peserta didik juga perlu dibekali keberanian dan kemampuan untuk menciptakan peluang usaha melalui kreativitas serta penguatan soft skills.
Menurutnya, keterampilan teknis atau hard skills memiliki kemungkinan lebih cepat berubah seiring perkembangan teknologi. Karena itu, kemampuan seperti kreativitas, inovasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan adaptasi perlu mendapatkan perhatian lebih besar.
Abdul Mu’ti juga mendorong agar pengembangan kompetensi di SMK disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Kekayaan lokal seperti kopi, teh, nilam, dan sektor perikanan, misalnya, dapat dikembangkan menjadi bidang keahlian yang relevan di SMK.
Dengan pendekatan tersebut, siswa tidak hanya belajar menguasai keterampilan, tetapi juga dapat mengolah potensi daerah menjadi produk bernilai ekonomi. Pendidikan vokasi diharapkan mampu menjadi penghubung antara potensi lokal, keterampilan generasi muda, dan peluang kewirausahaan.
Untuk menjaga agar pendidikan vokasi tetap sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi, kompetensi guru juga terus diperbarui. Program upskilling dan reskilling menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik, baik dari sisi teknis maupun kemampuan menghadapi perubahan.
Abdul Mu’ti menekankan pentingnya pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Selain memperbarui hard skills, guru juga perlu memperkuat soft skills, kreativitas, inovasi, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan memecahkan masalah. Penguasaan teknologi seperti kecerdasan artifisial (AI) dan coding juga dinilai semakin penting dalam proses pembelajaran.
Program upskilling dan reskilling yang berlangsung pada 20 Agustus hingga 2 September 2026 tersebut diikuti oleh 118 guru dari 11 provinsi. Pelatihan difokuskan pada tiga bidang keahlian, yakni Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, serta Teknik Komputer dan Jaringan.
Kegiatan tersebut mencakup lokakarya, kunjungan industri, hingga uji kompetensi keahlian. Program dirancang untuk meningkatkan kemampuan guru agar sesuai dengan standar teknis industri, memperkuat kompetensi pedagogik dan kewirausahaan, serta meningkatkan kesiapan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran mendalam.
Pemanfaatan teknologi digital, coding, dan kecerdasan artifisial juga menjadi bagian dari penguatan kompetensi guru agar pembelajaran di SMK semakin relevan dengan kebutuhan zaman.
Bantuan untuk LKP Terdampak Banjir
Selain memperkuat pendidikan vokasi, Kemendikdasmen memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan nonformal, khususnya LKP yang terdampak bencana banjir di Aceh dan Sumatra Utara.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa dampak banjir tidak hanya merusak bangunan LKP, tetapi juga mengganggu keberlangsungan proses pembelajaran. Sejumlah peralatan praktik turut terendam dan mengalami kerusakan.
Menurut Tatang, LKP memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyediakan fasilitas belajar. Lembaga tersebut menjadi salah satu tempat bagi masyarakat, termasuk anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal, untuk mendapatkan keterampilan sebagai bekal membangun masa depan.
Karena itu, pemerintah menyalurkan bantuan peningkatan mutu sebesar Rp4,18 miliar kepada 71 LKP terdampak banjir.
“Kalau kita review ke sebelumnya, bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatra Utara berdampak merusak bangunan dan merendam alat praktik serta menguji keberlangsungan proses belajar di LKP. Namun LKP bukan sekadar fisik bangunan saja yang terkena, melainkan juga ruang harapan bagi anak bangsa untuk meraih keterampilan,” kata Tatang.
Dari 71 LKP penerima bantuan, sebanyak 49 lembaga berada di Aceh. Rinciannya, 21 LKP berada di Kabupaten Bireuen, 12 LKP di Kabupaten Aceh Tamiang, 10 LKP di Kota Langsa, dan 6 LKP di Kota Lhokseumawe.
Sementara di Sumatra Utara, terdapat 22 LKP penerima bantuan. Sebanyak 17 LKP berada di Kabupaten Langkat dan 5 LKP lainnya berada di Kabupaten Deli Serdang.
Tatang menjelaskan, bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi modal untuk memulihkan sarana pembelajaran yang rusak sekaligus memperkuat tata kelola lembaga. Selain itu, fasilitas dan media pembelajaran yang adaptif juga dapat kembali dihadirkan agar proses pendidikan berjalan secara optimal.
LKP Mulai Bangkit Setelah Mendapat Bantuan
Manfaat bantuan tersebut mulai dirasakan langsung oleh sejumlah LKP. Salah satunya LKP Sakinah. Pimpinan lembaga tersebut, Samsinar, mengatakan dukungan Kemendikdasmen membantu pihaknya kembali menjalankan kegiatan kursus bagi masyarakat, terutama anak-anak yang tidak dapat meneruskan pendidikan formal.
LKP Sakinah sebelumnya terdampak banjir pada November 2025. Bencana tersebut merendam berbagai fasilitas pembelajaran, termasuk mesin jahit serta peralatan tata busana dan kecantikan.
Bantuan yang diterima kini akan dimanfaatkan untuk mengganti berbagai peralatan yang rusak. Selama ini, LKP Sakinah turut memberikan keterampilan kepada anak-anak putus sekolah agar mereka memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan, seperti menjahit dan tata rias pengantin.
“Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Kemendikdasmen, kami hari ini sudah pelan-pelan bangkit kembali untuk menjalankan kursus ini, yang selama ini anak-anak, terutama anak putus sekolah, sangat membutuhkan lembaga kursus ini tetap berjalan,” ujar Samsinar.
Bantuan serupa juga diterima LKP Rita di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Lembaga tersebut ikut terdampak banjir yang menyebabkan berbagai fasilitas pembelajaran mengalami kerusakan.
LKP Rita memperoleh bantuan sebesar Rp50 juta yang akan digunakan untuk mengganti mesin sekaligus mendukung pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat. Pimpinan LKP Rita, Dewi Rita, menilai bantuan tersebut menjadi dorongan penting bagi lembaganya untuk kembali menjalankan kegiatan pembelajaran.
Menurut Dewi, LKP memiliki peran strategis karena memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan keterampilan praktis dan membangun kemandirian tanpa harus menempuh pendidikan tinggi.
“Semoga dengan bantuan ini kami dapat meningkatkan dan mengembalikan kembali sarana sebagai penunjang dalam melaksanakan program kami, dan terus semangat mendidik murid sehingga dapat meningkatkan SDM yang bermanfaat di masyarakat,” ungkap Dewi.
Ia menambahkan bahwa keberadaan LKP dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan menghasilkan karya. Dengan keterampilan yang diperoleh, peserta didik dapat membangun usaha secara mandiri meskipun tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Dengan adanya LKP mereka mampu berkarya walaupun tidak harus dengan berkuliah, sehingga mereka mampu berusaha sendiri,” pungkasnya.





