Kemenkes Minta Akses RSUP Jayapura Tetap Terbuka, Keselamatan Pasien Menjadi Prioritas
Jakarta, RuangVeritas.com – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyampaikan perhatian serius terhadap aksi pemalangan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua. Aksi yang berlangsung sejak awal pekan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelancaran masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, dr. Azhar Jaya, menekankan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang memiliki peran penting dan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa hambatan.
“Kami menyayangkan adanya pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat mendapatkan pertolongan dan layanan kesehatan. Kami berharap penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan cara yang tertib dan tidak sampai menghambat hak pasien untuk memperoleh pengobatan,” ujar dr. Azhar Jaya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).
Menurutnya, penutupan akses menuju rumah sakit dapat memberikan dampak serius, terutama bagi pasien yang berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan pelayanan medis secara cepat.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan musyawarah. Jangan sampai kondisi ini menyebabkan pasien mengalami keterlambatan penanganan. Keselamatan pasien harus tetap menjadi hal yang paling utama,” katanya.
Meskipun akses utama RSUP Jayapura sempat terdampak akibat aksi pemalangan sejak Rabu (17/6), pihak rumah sakit memastikan kegiatan pelayanan kesehatan tetap berlangsung. Pengaturan akses dilakukan melalui pintu alternatif dengan berbagai penyesuaian agar keamanan pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan tetap terjaga.
Berdasarkan laporan terakhir, sejumlah layanan penting di RSUP Jayapura masih berjalan seperti biasa. Instalasi Gawat Darurat (IGD), layanan rawat inap, dan rawat jalan tetap melayani masyarakat. Saat ini tercatat sebanyak 2 pasien berada di IGD, 33 pasien menjalani perawatan rawat inap, serta 6 pasien mendapatkan layanan intensif. Tenaga kesehatan pada jadwal kerja sore juga tetap menjalankan tugas pelayanan.
Pihak manajemen RSUP Jayapura terus melakukan koordinasi dengan berbagai unsur terkait, termasuk aparat keamanan dari Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, serta pihak Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif dan pelayanan kesehatan tidak terganggu.
Selain itu, rumah sakit juga telah mengeluarkan pemberitahuan kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai serta menyampaikan informasi perkembangan situasi kepada masyarakat melalui saluran komunikasi resmi.
Aksi pemalangan tersebut diketahui berkaitan dengan aspirasi masyarakat adat setempat mengenai kejelasan status lahan yang menjadi lokasi pembangunan RSUP Jayapura.
Kemenkes berharap permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan melalui pendekatan dialog dan mencari solusi bersama antara seluruh pihak yang berkepentingan. Pemerintah menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tetap dapat dilakukan tanpa menghambat masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Kami meyakini penyelesaian melalui dialog akan menjadi jalan terbaik. Namun, pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua harus tetap berjalan dan tidak boleh terhenti,” tutup dr. Azhar Jaya.
