Ribuan Sekolah Terdampak Bencana di Aceh dan Sumatra Jalani Pemulihan, Dana Rehabilitasi Tembus Rp2,9 Triliun
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat upaya pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Memasuki enam bulan setelah bencana terjadi, sebagian besar sekolah yang sebelumnya terdampak kini telah kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal.
Berdasarkan data hingga Mei 2026, sebanyak 4.820 dari total 4.922 sekolah terdampak sudah kembali melaksanakan pembelajaran penuh. Sementara itu, sejumlah sekolah lain masih menjalankan aktivitas belajar di ruang sementara, tenda darurat, maupun memanfaatkan gedung sekolah lain agar proses pendidikan tetap berjalan.
Dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan revitalisasi kepada 3.084 satuan pendidikan dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp2,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.817 sekolah melakukan pembangunan secara swakelola, sedangkan 267 sekolah dengan tingkat kerusakan berat dan kebutuhan relokasi ditangani melalui kerja sama dengan TNI Angkatan Darat dengan nilai anggaran lebih dari Rp446 miliar.
Adapun distribusi bantuan revitalisasi meliputi 2.085 sekolah di Aceh, 332 sekolah di Sumatra Barat, dan 667 sekolah di Sumatra Utara. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 2.861 sekolah telah menerima pencairan bantuan tahap pertama sebesar 70 persen dengan total dana lebih dari Rp1,9 triliun.
Tak hanya fokus pada pemulihan sarana pendidikan, pemerintah juga memberikan perhatian kepada guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana. Bantuan khusus telah disalurkan kepada 53.215 GTK dengan total anggaran lebih dari Rp286 miliar. Bantuan tersebut diberikan selama tiga bulan dengan nilai Rp2 juta per orang setiap bulan.
Selain itu, berbagai tunjangan guru tetap dicairkan meskipun dalam kondisi darurat beban mengajar belum dapat berjalan normal seperti biasa. Total dana tunjangan yang telah disalurkan mencapai Rp508,9 miliar.
Kemendikdasmen juga memastikan operasional sekolah tetap berjalan melalui penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hingga saat ini, bantuan tersebut telah diterima lebih dari 29 ribu satuan pendidikan di daerah terdampak dengan total nilai mencapai Rp1,98 triliun. Pemerintah turut memberikan kelonggaran dalam syarat penyaluran dan penggunaan dana agar sekolah dapat menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah masih melanjutkan proses pencairan bantuan tambahan untuk sekolah-sekolah terdampak.
“Pada pekan kedua dan ketiga Mei 2026, kami akan menyelesaikan pencairan kepada 223 satuan pendidikan dengan dana bantuan Rp83,3 miliar. Selain itu, bantuan operasional masa transisi darurat menuju pemulihan juga akan disalurkan sebesar Rp17 miliar,” ujar Mu’ti, Sabtu (16/5).
Menurutnya, seluruh bantuan tersebut diarahkan agar layanan pendidikan tetap berlangsung selama masa pemulihan pascabencana.
Di sisi lain, Kemendikdasmen juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyediaan lahan relokasi bagi 65 sekolah yang terdampak cukup parah. Pemerintah saat ini juga tengah memverifikasi bantuan tambahan bagi 6.055 guru dengan total anggaran sebesar Rp36,3 miliar.
Selain pembangunan fisik, perhatian terhadap kondisi psikologis warga sekolah juga menjadi fokus pemerintah. Kemendikdasmen melakukan pelatihan dukungan psikososial sekaligus pemantauan kehadiran siswa, guru, dan pelaksanaan pembelajaran di wilayah terdampak.
“Pendampingan praktik baik dan penerapan model pembelajaran darurat terus dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal selama masa pemulihan,” tutup Abdul Mu’ti.
