SPMB di Wilayah 3T NTB Diperkuat, Guru dan Pemda Bersinergi Layani Calon Murid Secara Transparan
Nusa Tenggara Barat, 17 Mei 2026 – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di sejumlah wilayah 3T di Nusa Tenggara Barat tidak hanya menjadi agenda administrasi tahunan. Di berbagai daerah terpencil, para guru bersama pemerintah daerah turun langsung mendampingi masyarakat agar proses pendaftaran berjalan tertib, terbuka, dan bebas dari praktik pungutan liar.
Upaya tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Nomor 400.3/1666.UM/05/DIKPORA/2026 tentang Pelaksanaan SPMB Bebas Pungli dan Gratifikasi yang diterbitkan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB. Melalui kebijakan itu, seluruh sekolah diminta memastikan penerimaan peserta didik baru berlangsung secara objektif, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Syamsul Hadi, menegaskan bahwa integritas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Ia menekankan seluruh pihak yang terlibat wajib menjaga transparansi dan menghindari segala bentuk praktik yang melanggar aturan.
“Pelaksanaan SPMB harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan, praktik titipan, percaloan, maupun gratifikasi,” ujar Syamsul, Sabtu (16/5).
Ia juga meminta seluruh sekolah memasang imbauan terkait SPMB bebas pungli di lingkungan sekolah sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Selain itu, kepala sekolah diminta memperkuat pengawasan internal agar seluruh panitia memahami mekanisme penerimaan sesuai regulasi yang berlaku.
Di Kabupaten Lombok Timur, Kepala SDN 1 Puncak Jeringo, Agus Setiawan, mengatakan sekolahnya telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut pelaksanaan SPMB. Persiapan tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama guru dan tenaga kependidikan.
“Kami sudah membentuk panitia, membagi tugas, serta menyusun strategi pelaksanaan dan sosialisasi agar penerimaan murid baru berjalan lancar,” ujarnya.
Menurut Agus, koordinasi menjadi hal penting karena sekolah yang dipimpinnya berada dalam lingkungan SD dan SMP Negeri Satu Atap. Bahkan, tahun ini pihak sekolah juga berencana membuka layanan PAUD Satu Atap guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat sekitar.
Ia menyebut sekolah telah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait rencana tersebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang lebih lengkap dan berkelanjutan di wilayahnya.
Dalam mendukung pelaksanaan SPMB, sekolah juga aktif melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tidak hanya itu, guru-guru turut mendatangi rumah calon peserta didik untuk memberikan informasi secara langsung kepada orang tua.
“Langkah jemput bola ini kami lakukan agar masyarakat memahami program sekolah dan semakin percaya menyekolahkan anak-anaknya di sini,” kata Agus.
Ia menambahkan bahwa pihak sekolah berkomitmen menjaga proses penerimaan murid baru tetap bersih dan transparan sehingga masyarakat merasa nyaman selama proses pendaftaran berlangsung.
Hal serupa disampaikan Guru SDN Tangkampulit, Kabupaten Sumbawa, Yan Aryani. Ia mengungkapkan peran guru di daerah 3T cukup besar dalam membantu masyarakat memahami proses administrasi SPMB.
“Guru ikut mendampingi pengisian berkas, sosialisasi kepada orang tua, sampai membantu menjelaskan alur pendaftaran. Di daerah 3T, masyarakat memang masih membutuhkan pendampingan langsung,” jelasnya.
Menurut Yan, masyarakat menyambut positif pelaksanaan SPMB tahun ini karena dinilai lebih terbuka dan terarah. Meski demikian, masih ada sejumlah kendala yang dihadapi sebagian orang tua, terutama terkait kelengkapan dokumen dan pemahaman mengenai jalur penerimaan.
Karena itu, komunikasi antara sekolah dan wali murid dinilai menjadi faktor penting agar proses pendaftaran berjalan tanpa kesalahpahaman.
Sementara itu, Guru SDN 1 Puncak Jeringo, Marwah, mengatakan seluruh tenaga pendidik di sekolahnya ikut dilibatkan dalam proses penerimaan murid baru, mulai dari verifikasi dokumen hingga penginputan data ke sistem Dapodik.
“Semua guru ikut terlibat dalam proses SPMB, termasuk sosialisasi kepada orang tua dan pengelolaan data,” ungkapnya.
Marwah menilai pelaksanaan SPMB di wilayahnya kini semakin transparan dan mendapat respons baik dari masyarakat. Namun demikian, tantangan tetap ada, salah satunya persaingan antarsekolah dalam memperoleh peserta didik baru di daerah 3T.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan para guru di NTB terus diperkuat agar seluruh anak tetap memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
