APBN Menumbuhkan, APBN Melindungi, APBN Tetap Kredibel
RuangVeritas.com – Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Capaian ini ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, daya beli masyarakat yang tetap terjaga, serta investasi yang terus mengalami peningkatan. Dalam kondisi tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dimaksimalkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong kegiatan ekonomi dan investasi, melindungi masyarakat, serta membiayai berbagai program pembangunan prioritas Pemerintah. Seluruh upaya tersebut tetap dilaksanakan dengan menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal.
Sampai dengan 30 September 2026, kinerja APBN menunjukkan penguatan yang tercermin dari pertumbuhan pendapatan negara, peningkatan belanja negara yang produktif, serta defisit anggaran yang tetap terkendali. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa APBN terus menjalankan perannya dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati (prudent) dan kredibel.
Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target APBN. Jumlah tersebut meningkat 25,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp1.607,6 triliun, naik 24,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau tumbuh 8,5% (yoy), sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun dengan pertumbuhan 41,7% (yoy).
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu APBN, meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp2.061,3 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.069,4 triliun atau tumbuh 33,5% (yoy), serta belanja non-K/L senilai Rp991,9 triliun yang meningkat 25,7% (yoy).
Adapun realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp599,2 triliun atau 86,5% dari alokasi APBN. Penyaluran transfer tersebut terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah dan memastikan tersedianya layanan dasar bagi masyarakat.
Pengelolaan fiskal juga tetap terjaga dengan baik, ditandai oleh defisit APBN yang berada pada level 1,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, keseimbangan primer APBN mencatatkan surplus sebesar Rp125,5 triliun. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan kebijakan fiskal yang terukur dan berhati-hati guna mempertahankan kesehatan serta kesinambungan keuangan negara.
Dari indikator aktivitas industri, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2026 kembali memasuki zona ekspansi dengan capaian 52,4, meningkat cukup signifikan dibandingkan posisi 49,8 pada bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut mengindikasikan semakin kuatnya permintaan, kembali meningkatnya produksi, serta bertambahnya aktivitas pembelian dan persediaan bahan baku. Perkembangan ini menjadi sinyal pemulihan kegiatan manufaktur sekaligus memperkuat prospek pertumbuhan industri nasional.
Di sektor perdagangan, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2026 kembali meningkat hingga mencapai USD3,55 miliar. Kinerja positif tersebut didukung oleh pertumbuhan ekspor yang tetap kuat, sementara peningkatan impor berlangsung secara terkendali. Secara akumulatif selama Januari hingga Agustus 2026, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar USD7,3 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja perdagangan luar negeri Indonesia tetap positif dan turut memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional.
Stabilitas harga di dalam negeri juga terus terpelihara, dengan inflasi yang berada dalam kisaran sasaran. Kondisi ini didukung oleh inflasi inti dan harga yang diatur Pemerintah (administered prices) yang relatif stabil. Di tengah perkembangan tersebut, permintaan domestik tetap tumbuh dan daya beli masyarakat masih terjaga. Stabilitas inflasi menjadi salah satu fondasi penting untuk mempertahankan aktivitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan nasional secara berkelanjutan.
Dari sisi pasar keuangan, arus masuk modal (capital inflow) ke Indonesia menunjukkan peningkatan, terutama didorong oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Hingga awal Oktober 2026, akumulasi arus modal masuk tercatat sebesar Rp131,1 triliun. Perkembangan ini mencerminkan daya tarik aset keuangan domestik yang tetap terpelihara serta kepercayaan investor terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia. Arus modal tersebut juga memberikan dukungan terhadap penguatan pasar keuangan nasional.
Kondisi pasar Surat Berharga Negara turut menunjukkan perkembangan yang positif dan mendukung efisiensi biaya pembiayaan utang Pemerintah. Selisih imbal hasil (spread yield) SBN berdenominasi rupiah dengan tenor 10 tahun terhadap US Treasury (UST) tenor 10 tahun menyempit menjadi 188 basis poin (bps). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode sekitar dua dekade sebelumnya, ketika selisih imbal hasil dapat mencapai 1.000 bps. Penyempitan ini menunjukkan kepercayaan investor yang tetap kuat serta fundamental pasar keuangan domestik yang semakin terjaga.
Ke depan, Pemerintah akan terus berupaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi fungsi APBN dan peningkatan sinergi antarkebijakan. Kebijakan fiskal akan difokuskan untuk memperluas aktivitas ekonomi dan investasi, menjaga daya beli sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat realisasi program pembangunan prioritas. Pelaksanaan kebijakan tersebut tetap mengutamakan stabilitas perekonomian dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan APBN yang mampu menumbuhkan perekonomian, melindungi masyarakat, dan mempertahankan kredibilitas pengelolaan keuangan negara. APBN akan terus dimanfaatkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, instrumen untuk menjaga daya beli serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sarana untuk memelihara kesehatan fiskal.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan penerimaan negara, peningkatan efektivitas dan produktivitas belanja, serta pengelolaan defisit secara sehat dan terkendali. Dengan demikian, APBN diharapkan terus berkontribusi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat, dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional.
