DKI Jakarta Catat Transaksi UMK Tertinggi di Inabuyer B2B2G Expo 2026
Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan nilai transaksi Usaha Mikro Kecil (UMK) terbesar pada Tahun Anggaran 2025 dalam ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026. Pengakuan tersebut diberikan atas upaya Pemprov DKI dalam memperluas keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penghargaan diserahkan di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (5/5), dan diterima oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, yang hadir mewakili Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Ratu, pencapaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah hingga pelaku usaha dan UMKM yang terus berupaya bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi.
Ia menilai keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang memberi ruang lebih besar bagi produk lokal untuk masuk ke dalam rantai belanja pemerintah. Dengan langkah tersebut, UMKM dinilai memiliki peluang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas usahanya.
Sepanjang 2025, nilai transaksi yang dibukukan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp13,7 triliun. Angka ini ditopang oleh penguatan sistem pengadaan yang semakin terbuka terhadap partisipasi UMKM, termasuk melalui penerapan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 terkait transaksi e-purchasing melalui sistem e-order bagi usaha mikro dan kecil.
Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat ekosistem UMKM melalui berbagai program, mulai dari akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, pemasaran, digitalisasi usaha, pendampingan legalitas, hingga penguatan koperasi. Selain itu, akses UMKM terhadap pengadaan pemerintah turut diperluas agar lebih inklusif.
Ratu menegaskan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan produk UMKM dalam pengadaan dinilai tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi keluarga.
Ia menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menempatkan pengembangan UMKM sebagai bagian penting dalam pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah daerah terus membuka peluang agar pelaku usaha kecil dapat berkembang dan meningkatkan daya saingnya.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap UMKM dapat menjadi fondasi ekonomi perkotaan yang lebih tangguh, adaptif, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
