“Pesta Babi” dan Gelombang Perdebatan Publik tentang Papua, Pembangunan, dan Kebebasan Berekspresi

Ruang Veritas, Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi salah satu karya audiovisual Indonesia yang paling menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Dokumenter garapan Dandhy Laksono bersama Cypri Paju Dale itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah agenda pemutaran dan diskusi di beberapa daerah dilaporkan mengalami pembatalan maupun pembubaran. Situasi tersebut justru memperluas perhatian masyarakat terhadap isi film yang mengangkat persoalan masyarakat adat di Papua Selatan.

Berbeda dengan film fiksi pada umumnya, Pesta Babi dibangun dari pendekatan dokumenter investigatif yang menghadirkan langsung suara warga adat, aktivis lingkungan, jurnalis, dan masyarakat lokal yang hidup di tengah perubahan besar akibat masuknya proyek-proyek pembangunan berskala nasional. Film ini diproduksi bersama sejumlah lembaga independen seperti WatchDoc, Greenpeace Indonesia, Jubi, dan Yayasan Bentala Pusaka.

Cerita dalam film berpusat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, Papua Selatan. Kawasan tersebut menjadi latar utama perubahan sosial dan ekologis akibat ekspansi proyek food estate, perkebunan sawit, pembukaan hutan industri, hingga pengembangan bioetanol. Dokumenter memperlihatkan bagaimana masyarakat adat seperti suku Marind, Muyu, Awyu, dan Yei menghadapi tekanan terhadap ruang hidup mereka, mulai dari persoalan lahan adat, perubahan pola hidup, hingga kekhawatiran hilangnya identitas budaya yang selama ini diwariskan turun-temurun.

Judul Pesta Babi sendiri merujuk pada tradisi adat masyarakat Papua yang menjadikan babi sebagai simbol kehormatan, ikatan sosial, dan bagian penting dalam ritus budaya. Dalam konteks film, simbol tersebut dipakai untuk menggambarkan benturan antara tradisi lokal dengan arus pembangunan modern yang datang dalam skala besar dan cepat. Simbol budaya itu kemudian berkembang menjadi metafora mengenai relasi kuasa, eksploitasi sumber daya, dan posisi masyarakat adat di tengah proyek pembangunan nasional.

Konflik yang diangkat dalam dokumenter ini tidak hanya menyangkut persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh isu yang lebih luas mengenai hak masyarakat adat, ketimpangan pembangunan, serta hubungan negara dengan warga di daerah pinggiran. Film memperlihatkan bagaimana sebagian masyarakat merasa tidak memiliki ruang yang cukup dalam proses pengambilan keputusan atas tanah dan wilayah yang selama ini mereka anggap sebagai bagian dari identitas leluhur. Di sisi lain, pemerintah memandang proyek-proyek tersebut sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan penguatan ekonomi nasional.

Di tengah narasi pembangunan itu, dokumenter juga menyoroti meningkatnya ketegangan sosial di lapangan, termasuk kehadiran aparat keamanan dalam pengamanan proyek-proyek strategis. Situasi tersebut menjadi salah satu bagian paling sensitif dalam film karena dianggap menyentuh persoalan politik dan relasi kekuasaan di Papua yang selama ini kerap menjadi perhatian publik nasional maupun internasional.

Kehadiran film ini memunculkan respons yang terbelah di masyarakat. Kalangan akademisi, aktivis HAM, mahasiswa, dan pegiat lingkungan menilai Pesta Babi penting sebagai ruang refleksi sosial yang membuka percakapan mengenai Papua dari perspektif masyarakat adat. Mereka melihat dokumenter tersebut sebagai upaya menghadirkan realitas lapangan yang selama ini jarang muncul dalam diskursus arus utama nasional.

Namun tidak sedikit pula pihak yang menilai film ini terlalu politis dan cenderung membangun narasi sepihak terhadap proyek pembangunan pemerintah. Sebagian kritik juga muncul terhadap penggunaan istilah “kolonialisme” dalam judul film yang dianggap provokatif dan berpotensi memicu persepsi negatif terhadap negara maupun aparat. Kontroversi semakin meluas ketika sejumlah pemutaran film dibubarkan, karena sebagian publik menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan ruang diskusi akademik.

Di luar pro dan kontra yang berkembang, Pesta Babi berhasil menjadi pemantik diskusi nasional mengenai arah pembangunan Indonesia, perlindungan masyarakat adat, kebebasan sipil, serta relasi antara modernisasi dan keberlanjutan budaya lokal. Film ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak semata berbicara soal ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut identitas, sejarah, dan hak hidup masyarakat yang berada di dalamnya.

Kontroversi yang mengiringi perjalanan dokumenter ini pada akhirnya menunjukkan satu hal penting: Papua masih menjadi ruang perdebatan besar dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Dan melalui medium film, perdebatan itu kini menjangkau publik yang lebih luas.